PEMKAB LUMAJANG ROMBAK JABATAN, EMPAT PEJABAT JPT BERGESER, EMPAT KEPALA OPD MASIH KOSONG

Lumajang, Suara Semeru – Struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali bergerak. Sebanyak 13 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati, Rabu (16/9/2026).

Pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian posisi. Penataan kali ini menyentuh sejumlah jabatan strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk pergeseran empat pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT).

Di sisi lain, perombakan tersebut belum sepenuhnya menutup persoalan kekosongan jabatan. Pemkab Lumajang masih harus membuka seleksi terbuka JPT untuk mengisi empat posisi kepala OPD yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif.

Empat pejabat JPT yang bergeser mendapat mandat baru. Indra Wibowo Leksana, S.Sos., M.M., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, kini dipercaya menjadi Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang. Jabatan tersebut sebelumnya kosong setelah pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.

Perubahan berikutnya terjadi pada sektor pendidikan. Patria Dwi Hastiadi, AP., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata, kini dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

Sementara Endhi Setyo Arifianto, S.Sos., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), bergeser menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Sedangkan Hindam Adri Abadan, S.IP., yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP, kini mendapatkan amanah memimpin BPRD.

Bupati Lumajang Indah Amperawati menyebut rotasi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Penataan dilakukan antara lain untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan ketika terdapat jabatan yang kosong.

"Ada empat pimpinan jabatan tinggi pratama (JPT) mengisi jabatan baru. Yakni pengisian Asisten Administrasi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan karena kosong ditinggal pensiun," ujar Indah, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, pergeseran juga dilakukan untuk mengisi kebutuhan pada sejumlah OPD strategis.

"Kemudian, Kepala BPRD diisi dari Kepala Satpol PP, Kepala Perpustakaan diisi dari Kepala BPRD," katanya.

KADISDIKBUD DEFINITIF, POSISI PLT BERAKHIR

Salah satu perubahan yang cukup menonjol terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jabatan kepala dinas yang sebelumnya dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt), kini telah memiliki pejabat definitif.

Indah mengatakan, posisi tersebut kini dipercayakan kepada pejabat yang sebelumnya memimpin Dinas Pariwisata.

"Dinas Pendidikan yang selama ini kosong diisi Plt. Kadis Pariwisata yang saya anggap bisa untuk definitif," jelasnya.

Namun, keputusan tersebut sekaligus memunculkan konsekuensi baru. Ketika pejabat bergeser ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jabatan Kepala Dinas Pariwisata kembali mengalami kekosongan.

Artinya, penataan birokrasi kali ini menyelesaikan sebagian persoalan kekosongan jabatan, tetapi pada saat yang sama memunculkan kebutuhan pengisian jabatan pada OPD lain.

EMPAT OPD STRATEGIS MASIH MENUNGGU PEJABAT DEFINITIF

Pekerjaan rumah Pemkab Lumajang belum selesai. Setelah pelantikan dan rotasi, masih terdapat empat jabatan kepala OPD yang kosong.

Keempatnya yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Pariwisata, serta Kepala Inspektorat Kabupaten Lumajang.

Kekosongan tersebut membuat pemerintah daerah harus melanjutkan penataan melalui mekanisme seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Indah memastikan proses tersebut akan segera dilakukan.

"Jadi nanti kita mau buka seleksi terbuka jabatan JPT untuk posisi sejumlah kepala dinas yang kosong tersebut," kata Indah.

Kondisi ini membuat pelantikan 13 pejabat pada September 2026 belum menjadi akhir dari rangkaian penataan birokrasi Pemkab Lumajang.

Masih ada tahapan berikutnya yang akan menentukan siapa yang nantinya dipercaya memimpin empat OPD strategis tersebut.

BPKD berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. Satpol PP memiliki fungsi penting dalam penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum. Dinas Pariwisata berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata daerah, sedangkan Inspektorat memiliki posisi strategis dalam pengawasan internal pemerintahan.

Karena itu, pengisian jabatan definitif pada empat OPD tersebut tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga kesinambungan kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dibukanya seleksi terbuka JPT, proses penataan birokrasi Lumajang memasuki tahap berikutnya. Setelah rotasi internal dilakukan, pemerintah daerah kini harus mencari pejabat definitif untuk mengisi posisi-posisi strategis yang masih kosong.

Rangkaian mutasi dan seleksi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Lumajang memastikan struktur birokrasi tetap berjalan di tengah perubahan personel dan tuntutan terhadap efektivitas pelayanan publik. (yon)