Lumajang, Suara Semeru - Kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang setiap Jumat mulai membuahkan hasil. Dalam dua bulan pelaksanaannya, Pemkab Lumajang berhasil menghemat anggaran hingga Rp 464,07 juta.
Kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) non-pelayanan
tersebut mulai diberlakukan sejak 2 April 2026 sebagai bagian dari upaya
efisiensi belanja daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Lumajang, Sunyoto, mengatakan penghematan berasal dari sejumlah pos
belanja, mulai dari listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM), perjalanan
dinas, hingga biaya lembur ASN.
“Secara total terdapat penghematan belanja dari bulan April
ke Mei 2026 sebesar Rp 464,07 juta,” kata Sunyoto di Lumajang, Kamis
(18/6/2026).
Menurutnya, penghematan terbesar berasal dari belanja
listrik dan air. Setelah kebijakan WFH diterapkan, tagihan listrik dan air di
lingkungan Pemkab Lumajang turun signifikan dari Rp 636,5 juta pada April 2026
menjadi Rp 509,31 juta pada Mei 2026.
“Kita menghemat sekitar 19,91 persen atau sekitar Rp 127,18
juta di belanja listrik dan air,” ujarnya.
Efisiensi juga terjadi pada penggunaan BBM kendaraan dinas.
Pada April 2026, anggaran BBM tercatat Rp 491,31 juta, kemudian turun menjadi
Rp 402,08 juta pada Mei 2026.
“Untuk BBM April sebesar Rp 491,31 juta sedangkan Mei 2026
turun menjadi Rp 402,08 juta atau turun sebesar Rp 89,23 juta atau turun 18,16
persen,” jelasnya.
Sementara itu, belanja perjalanan dinas juga mengalami
penurunan dari Rp 673,49 juta pada April menjadi Rp 578,21 juta pada Mei. Dari
pos tersebut, Pemkab Lumajang menghemat Rp 95,28 juta atau sekitar 14,15
persen.
Adapun penghematan terbesar secara persentase terjadi pada
belanja lembur ASN. Biaya lembur yang pada April mencapai Rp 534,16 juta turun
menjadi Rp 381,78 juta pada Mei 2026.
“Belanja lembur turun sebesar Rp 152,3 juta atau sekitar
28,53 persen,” kata Sunyoto.
Ia menambahkan, angka penghematan diperkirakan masih akan
meningkat pada Juni 2026 seiring adanya kebijakan lanjutan dari Bupati Lumajang
yang membatasi penggunaan kendaraan dinas roda empat.
“Untuk Juni belum bisa kami sajikan karena masih berjalan,
tapi prediksi kami akan mengalami peningkatan juga,” pungkasnya.
Kebijakan WFH yang semula ditujukan untuk meningkatkan
efisiensi kerja ASN tersebut kini terbukti memberikan dampak nyata terhadap
penghematan belanja operasional pemerintah daerah. Jika tren ini berlanjut,
Pemkab Lumajang berpotensi menghemat anggaran dalam jumlah yang lebih besar
hingga akhir tahun 2026.(har)
0 Komentar