MAHASISWA LUMAJANG TURUN KE JALAN, SOROT KENAIKAN HARGA PERTAMAX DAN DESAK TRANSPARANSI DUGAAN KORUPSI MBG

Lumajang, Suara Semeru – Gelombang kritik terhadap kebijakan publik kembali mengemuka di Kabupaten Lumajang. Sejumlah mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lumajang, Kamis (18/6/2026), dengan membawa dua isu yang dinilai menyentuh langsung kepentingan masyarakat, yakni kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan tuntutan transparansi terkait isu dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi tersebut menjadi ruang ekspresi bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan, massa menilai kebijakan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berpotensi memicu efek berantai terhadap sektor ekonomi lainnya, mulai dari biaya distribusi barang hingga harga kebutuhan pokok.

Menurut peserta aksi, penyesuaian harga BBM non-subsidi tetap memiliki konsekuensi luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah kondisi daya beli yang masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait dasar dan urgensi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.

Selain isu energi, mahasiswa juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat mengingat besarnya anggaran negara yang digunakan.

Presiden Mahasiswa Unilu, Lutfi, menegaskan bahwa aksi yang digelar merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik.

"Mahasiswa hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk memastikan suara masyarakat tetap didengar. Kenaikan harga Pertamax dan setiap isu dugaan penyalahgunaan anggaran publik harus dijelaskan secara terbuka agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga," tegasnya.

Lutfi menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai setiap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Demikian pula terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, yang menurutnya harus direspons secara terbuka oleh pihak-pihak terkait guna menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen sipil lainnya. Mereka menilai komunikasi yang transparan merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Namun di balik suasana yang kondusif, tuntutan yang disampaikan mahasiswa mencerminkan kegelisahan yang lebih luas mengenai dampak kebijakan ekonomi serta pentingnya integritas dalam pengelolaan dana publik.

Bagi mahasiswa, kenaikan harga energi dan isu dugaan korupsi bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Keduanya berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, mereka mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan penjelasan yang terbuka, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (yon)