KELANGKAAN ELPIJI NON-SUBSIDI DI LUMAJANG, PELAKU USAHA KESULITAN DAPATKAN STOK

Lumajang, Suara Semeru — Kelangkaan gas elpiji non-subsidi mulai terjadi di Kabupaten Lumajang, dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya permintaan dari kalangan pelaku usaha serta masyarakat yang memang tidak berhak menerima subsidi, sehingga distribusi gas ukuran 12 kilogram menjadi tersendat.

Sejumlah pelaku usaha mengaku terdampak langsung akibat sulitnya memperoleh elpiji non-subsidi di pasaran. Arif, seorang manajer restoran di Lumajang, mengungkapkan bahwa dirinya harus berkeliling ke berbagai agen dan toko hanya untuk mendapatkan pasokan gas.

“Tadi ada yang jual, pas mau saya beli katanya sudah dipesan sama (dapur) MBG. Katanya enggak boleh pakai yang 3 kg, tapi mau beli yang 12 kg sulit,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Menurut Arif, kondisi ini tidak hanya menyulitkan operasional usaha, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya produksi apabila harus mencari alternatif pasokan dengan harga yang lebih tinggi. Ia berharap ada langkah cepat dari pihak terkait agar distribusi kembali normal.

Sementara itu, Sekretaris Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) wilayah Besuki, Joko Cahyono, turut menyoroti kondisi tersebut. Ia meminta PT Pertamina untuk segera menambah kuota distribusi elpiji non-subsidi di wilayah Lumajang guna mengantisipasi krisis yang lebih luas.

Menurut Joko, jika pasokan tidak segera ditingkatkan, dikhawatirkan masyarakat yang tidak berhak justru beralih menggunakan elpiji subsidi ukuran 3 kilogram. Hal ini berpotensi memicu kembali kelangkaan gas subsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat berpenghasilan rendah.

“Mohon dengan sangat Pertamina untuk menambah pasokan LPG PSO Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keseimbangan distribusi antara elpiji subsidi dan non-subsidi sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar. Jika terjadi ketimpangan, maka dampaknya akan dirasakan secara berantai, baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat kecil.

Di sisi lain, peningkatan permintaan elpiji non-subsidi juga disebut-sebut berkaitan dengan bertambahnya aktivitas ekonomi di Lumajang, termasuk sektor kuliner dan jasa. Namun tanpa diimbangi dengan distribusi yang memadai, kondisi ini justru menimbulkan tekanan baru di lapangan.

Pemerintah daerah diharapkan segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina serta Hiswana Migas untuk mencari solusi konkret, mulai dari penambahan kuota hingga pengawasan distribusi agar tepat sasaran.

Kelangkaan ini menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan energi, khususnya gas elpiji, membutuhkan perencanaan yang matang dan respons cepat agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. (yon)