Dalam dialog tersebut, Gatot menegaskan bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu kunci utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat harus secara bertahap dikurangi melalui optimalisasi potensi pendapatan lokal.
“BPRD memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD agar penerimaan daerah dapat meningkat secara signifikan,” ujarnya.
Gatot menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah potensi pajak daerah yang belum tergarap maksimal, seperti pajak sektor pariwisata, restoran, parkir, pasir, hingga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data wajib pajak serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem pemungutan.
Selain itu, ia mendorong BPRD untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran dalam membayar pajak semakin meningkat. Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, lanjut Gatot, siap memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan BPRD. Dukungan tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengadaan infrastruktur pendukung, serta penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan masyarakat, guna menciptakan ekosistem yang kondusif dalam peningkatan PAD.
Sementara itu, Plt Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPRD Kabupaten Lumajang, Dwi Adi Harnowo, menyambut baik dukungan yang disampaikan oleh DPRD. Ia mengapresiasi perhatian dan komitmen Komisi C dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah.
Pihaknya akan terus berupaya melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan PAD, salah satunya melalui digitalisasi layanan pajak daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
“Support dari DPRD tentu menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih maksimal. Kami berkomitmen untuk terus menggali potensi PAD dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang prima,” ungkapnya.
Dialog interaktif yang berlangsung hangat tersebut juga diwarnai dengan partisipasi masyarakat yang menyampaikan berbagai pertanyaan dan masukan terkait pajak daerah. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Program “Dewan Mendengar” kembali menjadi wadah efektif dalam mempertemukan pemangku kebijakan dengan masyarakat. Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong peningkatan PAD demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lumajang.
Dengan kolaborasi yang solid, peningkatan PAD bukan hanya menjadi target, tetapi juga menjadi langkah nyata menuju kemandirian dan kesejahteraan daerah. (yon)
0 Komentar