PRO DAN KONTRA PROGRAM MBG: SOROTAN MENU HINGGA RINCIAN ANGGARAN 2026


Lumajang, Suara Semeru - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan publik setelah sejumlah warganet menyuarakan kritik sekaligus dukungan terhadap pelaksanaannya di berbagai daerah.

Adi Purwanto, warga Lumajang, melalui unggahannya di media sosial mempertanyakan konsistensi kebijakan pendidikan dan implementasi program MBG di sekolah. Ia menyoroti kebiasaan anak-anak yang sejak taman kanak-kanak (TK) diajarkan menjalani puasa penuh, namun di sekolah justru mendapat sajian berbuka berupa roti manis.

“Dari TK diajari puasa penuh, ujug-ujug sekarang di sekolah diiming-imingi MBG cuma isi roti begini. Anak-anak disuruh berbuka pakai roti manis? Mana itu daging dan lele?” tulisnya.

Ia menilai program tersebut terkesan dipaksakan serta mempertanyakan kualitas kandungan gizi dalam menu yang dibagikan.

Nada berbeda disampaikan Miki Candra. Ia mengaku bersyukur atas terealisasinya program MBG di SDN Kaliboto Lor 04, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Melalui unggahan di media sosial, ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI, Kantor Staf Presiden RI, serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi atas pelaksanaan program tersebut.

“Alhamdulillah MBG di SDN Kaliboto Lor 04 sudah turun. Terima kasih atas makanan bergizinya. Semoga ke depan anak Indonesia menjadi anak emas yang cemerlang,” tulisnya.

Ia juga mendoakan Presiden Prabowo Subianto selaku penggagas program agar senantiasa diberi kesehatan. Namun demikian, ia mengingatkan agar pelaksana di lapangan menjalankan program sesuai arahan pemerintah pusat dan tidak bekerja asal-asalan.

Sementara itu, Muslimin Mus menyoroti aspek anggaran program MBG tahun 2026. Ia menjelaskan alokasi anggaran direncanakan sekitar Rp15.000 per porsi, dengan rincian Rp10.000 untuk bahan baku serta Rp3.000–Rp5.000 untuk operasional dapur.

Secara nasional, total anggaran MBG tahun 2026 dirancang mencapai Rp223–335 triliun. Meski demikian, angka tersebut masih dapat berubah menyesuaikan kebijakan daerah serta hasil evaluasi teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih menyisakan ruang evaluasi, terutama terkait kualitas menu di lapangan dan kesesuaiannya dengan tujuan awal program, yakni meningkatkan asupan gizi anak sekolah. Transparansi, pengawasan, serta konsistensi standar menu dinilai menjadi kunci agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. (yon)


Posting Komentar

0 Komentar