LUMAJANG TEKANKAN SKALA PRIORITAS DALAM PENGGUNAAN BTT DI TENGAH TEKANAN ANGGARAN

                           

Lumajang, Suara Semeru - Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan pentingnya penggunaan Bantuan Tidak Terduga (BTT) secara selektif dan berbasis skala prioritas, seiring meningkatnya tekanan fiskal akibat pengurangan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah terkait pemanfaatan BTT yang digelar di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, 22 Desember 2025.

Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan alokasi belanja. Menurut dia, tidak semua kebutuhan dapat dibiayai secara bersamaan, sehingga BTT harus difokuskan pada kegiatan yang bersifat mendesak, berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, serta tidak dapat ditunda atau dibiayai melalui pos anggaran lain.

“Dalam situasi anggaran yang ketat, BTT bukan untuk penggunaan rutin. Setiap rupiah harus ditempatkan pada prioritas utama agar memberikan manfaat nyata, terutama untuk keselamatan dan perlindungan warga,” ujar Indah, yang akrab disapa Bunda Indah.

Ia menekankan, BTT merupakan instrumen anggaran darurat yang penggunaannya harus benar-benar terukur, transparan, dan akuntabel, terutama di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menilai, pengelolaan BTT yang efektif memerlukan kedewasaan fiskal serta keberanian pemerintah daerah dalam mengambil keputusan sulit. Menurut dia, penetapan prioritas menjadi kunci agar BTT memberikan dampak maksimal tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi.

“BTT harus digunakan secara strategis. Prioritasnya jelas, mulai dari penanganan tanggap darurat, pemulihan infrastruktur vital, hingga perlindungan kebutuhan dasar masyarakat. Keberanian menentukan skala prioritas adalah kunci efektivitas BTT,” kata Agus.

Rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa di tengah tekanan fiskal, keberhasilan pengelolaan BTT sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas yang tepat. Dengan perencanaan yang matang, BTT diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai anggaran darurat, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lumajang. (har)