PERTAMINA PERKUAT PASOKAN PERTALITE, WARGA LUMAJANG DIMINTA TAK PANIK SOAL ANTREAN SPBU

Lumajang, Suara Semeru -  Masyarakat di Lumajang, Jawa Timur, diminta tidak panik menyikapi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan penyaluran Pertalite terus diperkuat. Pengisian kembali stok di sejumlah SPBU juga dilakukan untuk mempercepat pemulihan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

Antrean BBM terjadi di sejumlah SPBU di Jember, Lumajang, dan wilayah sekitarnya pada Senin (7/9/2026). Kondisi tersebut dipengaruhi gangguan distribusi akibat kemacetan panjang di jalur Ketapang, Banyuwangi, serta peningkatan konsumsi BBM.

Dari sisi penyaluran, realisasi Pertalite pada 5 September 2026 telah mencapai sekitar 110 persen. Pertamina menyebut penyaluran tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kembali stok di SPBU.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, pihaknya terus mengambil sejumlah langkah untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi.

"Kami memahami adanya antrean yang terjadi di sejumlah SPBU Jember, Lumajang dan sekitarnya. Pertamina terus memperkuat penyaluran dan mengatur prioritas pengiriman, khususnya untuk SPBU di pusat kota," ujar Ahad, Selasa (8/9/2026).

Menurut dia, Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.

Distribusi Terkendala Kemacetan

Salah satu kendala distribusi BBM adalah kemacetan di jalur Ketapang, Banyuwangi. Panjang antrean kendaraan di jalur tersebut dilaporkan mencapai sekitar 12 kilometer.

Kemacetan membuat waktu tempuh mobil tangki menuju SPBU di Jember dan wilayah sekitarnya menjadi lebih panjang. Akibatnya, pengiriman BBM tidak dapat berlangsung seoptimal kondisi normal.

Di sisi lain, konsumsi produk gasoline juga meningkat dibandingkan kondisi normal. Kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan BBM disebut turut mendorong pembelian dalam jumlah lebih banyak.

Kondisi tersebut kemudian memberikan tekanan terhadap ketersediaan stok di sejumlah SPBU.

Pola Distribusi Diatur Ulang

Untuk mempercepat pemulihan stok, Pertamina mengatur kembali pola distribusi berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.

Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Pertamina juga mengoptimalkan pola distribusi, termasuk melalui skema alih pasokan atau alih supply.

Pertamina berkoordinasi dengan Integrated Terminal (IT) Tanjungwangi untuk memprioritaskan pengiriman BBM ke SPBU di wilayah pusat kota.

Dukungan alih pasokan dari IT Surabaya dan IT Malang juga terus diupayakan. Langkah tersebut dilakukan agar armada dapat lebih difokuskan untuk memperkuat pasokan di Lumajang, Jember, dan wilayah sekitarnya.

Pertamina menyatakan penyaluran BBM dipantau secara berkala. Penyesuaian distribusi dapat dilakukan apabila kebutuhan di suatu wilayah mengalami peningkatan.

Masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Pertamina berharap masyarakat tetap tenang sembari mengikuti informasi resmi mengenai ketersediaan BBM.

Masyarakat juga dapat melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau pelayanan SPBU yang tidak sesuai ketentuan melalui Pertamina Contact Center 135. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.(har)

 

AJUKAN PERUBAHAN DESIL DI LUMAJANG TAK OTOMATIS UBAH DATA, ADA VERIFIKASI LAPANGAN

Lumajang, Suara Semeru -  Pengajuan perubahan desil data sosial ekonomi tidak serta-merta membuat data warga langsung berubah.

Setiap usulan harus melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kondisi yang diajukan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Di Kabupaten Lumajang, masyarakat yang merasa kondisi sosial ekonominya belum sesuai dengan data dapat mengajukan perubahan melalui kantor desa atau kelurahan.

Pengajuan juga dapat dilakukan secara mandiri melalui kanal resmi Cek Bansos maupun Cek DTSN.

Saat mengajukan perubahan, warga perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, seperti KTP, Kartu Keluarga, serta foto rumah dan kamar mandi.

Dokumen tersebut menjadi bahan awal dalam pemeriksaan terhadap kondisi yang disampaikan warga.

Ada Verifikasi Lapangan

Setelah usulan diterima, proses tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi. Data yang diajukan selanjutnya menjadi bahan verifikasi lapangan.

Verifikasi dilakukan untuk mencocokkan informasi dalam pengajuan dengan kondisi sosial ekonomi warga yang sebenarnya.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, mengatakan verifikasi lapangan dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai mekanisme operasional yang berlaku.

"Secara SOP memang verifikasi tersebut akan dilakukan oleh teman-teman pendamping Program PKH. Jadi, verifikasi lapangan atau ground check atas kondisi masyarakat tersebut sesuai dengan usulan yang diajukan," ujar Indriono saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2026).

Dengan demikian, pengajuan perubahan desil tidak langsung mengubah data sosial ekonomi warga.

Prosesnya dimulai dari pengajuan warga, pemeriksaan data dan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi kondisi di lapangan.

Hasil Verifikasi Jadi Bahan Pemutakhiran

Setelah verifikasi dilakukan, hasilnya menjadi bahan rekomendasi untuk proses pemutakhiran data melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.

Artinya, perubahan data tidak terjadi secara otomatis ketika warga menyampaikan pengajuan.

Tahap verifikasi lapangan diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan memiliki kesesuaian dengan kondisi nyata warga.

Mekanisme tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data sosial ekonominya apabila terjadi perubahan kondisi.

Indriono mengatakan pengusulan perubahan dapat dilakukan secara berkala. Warga yang telah mengajukan usulan pada suatu periode masih dapat kembali mengajukan apabila kondisi sosial ekonominya mengalami perubahan.

"Secara periodik itu setiap tiga bulan sekali. Jadi, kita usulkan bulan ini bukan berarti tidak ada lagi pengusulan bulan berikutnya. Untuk mengetahui apakah berhasil atau diterima, mengalami perubahan atau tidak, dicek lagi di tiga bulan berikutnya," katanya.

1.846 Usulan Perubahan Desil

Pemerintah Kabupaten Lumajang mencatat sebanyak 1.846 usulan perubahan desil hingga Agustus 2026.

Jumlah tersebut menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi.

Pemutakhiran yang dilakukan secara berkala dan disertai verifikasi lapangan diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Data yang akurat kemudian dapat menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan program sosial agar bantuan dan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

Karena itu, perubahan desil bukan sekadar perubahan angka dalam sistem data. Ada proses pengajuan, pemeriksaan dokumen, verifikasi kondisi lapangan, hingga pemrosesan hasil verifikasi melalui mekanisme yang berlaku.

Bagi masyarakat, memahami tahapan tersebut penting agar tidak muncul anggapan bahwa pengajuan perubahan desil secara otomatis membuat data sosial ekonomi berubah.

Warga mengajukan, petugas memverifikasi, dan hasilnya diproses untuk pemutakhiran data. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar data sosial ekonomi masyarakat Lumajang tetap diperbarui sesuai kondisi terkini. (har)