Lumajang Sura Semeru – Stabilitas keamanan daerah tidak hanya ditentukan oleh kerja aparat kepolisian. Di tengah dinamika sosial dan kebutuhan menjaga kelancaran pembangunan, koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.
Pesan tersebut mengemuka dalam kunjungan silaturahmi
Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi, S.H., S.I.K., M.H. ke Kantor Bupati
Lumajang, Senin (10/8/2026) pagi.
Didampingi jajaran Pejabat Utama Polres Lumajang, AKBP Riki
Yariandi bertemu langsung dengan Bupati Lumajang di ruang kerjanya. Kunjungan
tersebut sekaligus menjadi momentum perkenalan Kapolres sebagai pimpinan baru
Polres Lumajang serta membangun komunikasi awal dengan Pemerintah Kabupaten
Lumajang.
Lebih dari sekadar agenda silaturahmi, pertemuan tersebut
menjadi ruang untuk menyamakan langkah dalam menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat atau kamtibmas. Stabilitas wilayah dipandang sebagai salah satu
fondasi penting agar aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial
masyarakat dapat berjalan tanpa gangguan.
AKBP Riki Yariandi menegaskan, Polres Lumajang siap
mendukung program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Dukungan tersebut terutama diarahkan pada upaya menjaga stabilitas kamtibmas
sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.
“Kunjungan ini merupakan langkah awal kami untuk memperkuat
tali silaturahmi dan koordinasi yang sudah terjalin sangat baik. Polres
Lumajang siap mendukung penuh program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten
Lumajang, khususnya dalam hal menjaga stabilitas kamtibmas agar masyarakat
senantiasa merasa aman dan nyaman,” ujar AKBP Riki Yariandi.
Menurutnya, menjaga keamanan tidak dapat dilakukan secara
parsial. Kepolisian membutuhkan dukungan dan komunikasi dengan pemerintah
daerah serta berbagai elemen masyarakat untuk membaca perkembangan situasi di
lapangan.
Komunikasi lintas sektor menjadi penting karena potensi
kerawanan sosial tidak selalu muncul dalam bentuk gangguan keamanan yang
terlihat. Persoalan sosial, dinamika masyarakat, hingga berbagai persoalan yang
berkembang di tingkat lokal membutuhkan respons yang cepat, terukur, dan
terkoordinasi.
“Kunci utama terciptanya keamanan dan ketertiban adalah komunikasi
yang intensif. Kami di jajaran kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, sehingga
kolaborasi bersama Pemkab Lumajang serta seluruh elemen masyarakat menjadi
prioritas utama kami dalam memetakan dan mengantisipasi potensi kerawanan sejak
dini,” lanjutnya.
Pendekatan tersebut menempatkan pencegahan sebagai bagian
penting dalam strategi pemeliharaan kamtibmas. Dengan koordinasi yang lebih
kuat, potensi persoalan diharapkan dapat dikenali lebih awal sebelum berkembang
menjadi gangguan yang lebih luas.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang, sinergi dengan
kepolisian juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung
keberlanjutan pembangunan. Keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya
berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menciptakan rasa aman yang
memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan
publik secara optimal.
Di sisi lain, Polres Lumajang menegaskan komitmennya untuk
menghadirkan pelayanan kepolisian yang tidak hanya cepat dalam merespons persoalan,
tetapi juga transparan dan humanis.
AKBP Riki Yariandi menyebut, keterpaduan antara langkah
preventif kepolisian dengan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu
kunci untuk menjaga situasi Lumajang tetap kondusif.
“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang
responsif, transparan, dan humanis. Melalui keterpaduan antara langkah
preventif dari kepolisian dan kebijakan Pemkab, kita yakin situasi di Kabupaten
Lumajang akan selalu kondusif, damai, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat,”
tegasnya.
Kunjungan Kapolres Lumajang tersebut pada akhirnya bukan
hanya menjadi agenda perkenalan pejabat baru. Lebih jauh, pertemuan ini
menandai pentingnya membangun pola komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan
antara kepolisian dan pemerintah daerah.
Sebab, menjaga Lumajang tetap aman tidak cukup hanya dengan
merespons persoalan ketika gangguan sudah terjadi. Kekuatan sinergi justru
diuji dari kemampuan seluruh unsur untuk membaca potensi kerawanan, membangun
komunikasi, dan mengambil langkah pencegahan sebelum persoalan berkembang
menjadi gangguan yang lebih besar. (yon)

0 Komentar