PENGUATAN INTEGRITAS JADI KUNCI TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH, LUMAJANG TEGASKAN KOMITMEN CEGAH KORUPSI

Lumajang, Suara Semeru - Penguatan integritas dinilai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya pencegahan korupsi tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga perlu dibangun melalui budaya kerja yang menjunjung integritas, kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta sistem pengawasan yang efektif.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah bersama Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, menegaskan bahwa integritas harus menjadi budaya yang tumbuh dalam setiap organisasi pemerintahan.

"Jangan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga bangun lingkungan kerja yang memiliki budaya integritas," kata Tomsi.

Menurut dia, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan, tetapi juga terhadap berbagai penyimpangan yang dibiarkan terjadi di lingkungan kerjanya. Karena itu, pengawasan yang konsisten dan keberanian untuk saling mengingatkan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas.

"Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, tetapi juga terhadap apa yang dibiarkan terjadi. Karena itu, pengawasan dan keberanian untuk saling mengingatkan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas," ujarnya.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai bentuk komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam sesi dialog bersama pemerintah pusat, Indah menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif.

Ia juga berharap sektor kesehatan tetap menjadi perhatian utama pemerintah, sebagaimana sektor pendidikan.

"Kami berharap sektor kesehatan, sebagaimana sektor pendidikan, tetap menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat sekaligus fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," ujar Indah.

Menurut dia, penguatan tata kelola pemerintahan perlu diiringi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan terpercaya.(har)