Lumajang, Suara Semeru – Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai mengubah pendekatan dalam menangani konflik antara manusia dan satwa liar yang kian meningkat. Alih-alih hanya merespons ketika serangan terjadi, pemerintah kini membangun sistem penanganan terpadu lintas sektor untuk menghadapi serangan monyet yang telah mengganggu lahan pertanian di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
mulai dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Balai
Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Perhutani, Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah Lumajang, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
Provinsi Jawa Timur, pemerintah kecamatan, hingga penyuluh pertanian.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, menegaskan bahwa penanganan konflik satwa
tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, pembagian peran yang jelas menjadi
kunci agar setiap instansi dapat bekerja secara terintegrasi.
"Penanganan serangan monyet memerlukan pembagian peran
yang jelas agar setiap langkah yang dilakukan saling mendukung dan tidak
berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.
Dalam skema yang disusun, Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian difokuskan pada pendampingan petani melalui penyuluh pertanian,
termasuk edukasi mengenai teknik pengendalian yang aman dan efektif. Sementara
itu, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memperkuat konservasi habitat
dengan mengusulkan bantuan bibit tanaman pakan satwa agar kebutuhan pakan
monyet dapat dipenuhi di habitat alaminya.
Di sisi lain, TNBTS, Perhutani, dan Cabang Dinas Kehutanan
memberikan dukungan teknis sesuai dengan kewenangan pengelolaan kawasan hutan
yang menjadi habitat satwa liar.
Konflik Satwa Tak
Lagi Terbatas di Satu Wilayah
Fenomena serangan monyet di Lumajang menunjukkan tren
perluasan wilayah. Jika sebelumnya konflik lebih banyak terjadi di Kecamatan
Gucialit, kini laporan serangan juga muncul di Kecamatan Ranuyoso, Pronojiwo,
dan Senduro.
Perluasan wilayah terdampak mengindikasikan bahwa persoalan
tersebut bukan lagi insiden lokal, melainkan tantangan yang memerlukan strategi
pengelolaan lanskap secara menyeluruh. Perubahan tutupan lahan, berkurangnya
sumber pakan alami, hingga meningkatnya aktivitas manusia di sekitar kawasan
hutan diduga menjadi faktor yang memperbesar potensi konflik.
Menjaga Petani Tanpa
Mengorbankan Satwa
Kepala Bidang KSDA Wilayah III Jember, Purwantono, menekankan
bahwa solusi jangka panjang tidak hanya bertujuan melindungi hasil pertanian,
tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem.
Menurutnya, salah satu strategi yang dinilai efektif adalah
menanam jenis vegetasi yang disukai monyet di habitat asalnya, namun tidak
memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Dengan demikian, satwa memiliki
alternatif sumber pakan sehingga tekanan terhadap lahan pertanian dapat
dikurangi.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh upaya penanganan satwa
liar harus tetap mengikuti ketentuan konservasi yang berlaku. Karena itu,
koordinasi lintas instansi menjadi penting agar perlindungan terhadap
masyarakat berjalan seiring dengan upaya pelestarian satwa.
Penyuluh Pertanian
Jadi Garda Terdepan
Dalam implementasinya, penyuluh pertanian menjadi ujung
tombak pemerintah di tingkat lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Lumajang, Retno Wulan Andari, menjelaskan bahwa penyuluh
tidak hanya melakukan identifikasi dini terhadap potensi serangan, tetapi juga
mendampingi kelompok tani dalam menerapkan metode pengendalian yang sesuai
dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat respons
sebelum serangan berkembang menjadi kerugian yang lebih besar bagi petani.
Dari Respons Darurat
Menuju Manajemen Konflik Satwa
Kebijakan yang ditempuh Pemkab Lumajang menunjukkan
perubahan paradigma dalam menangani konflik manusia dan satwa liar. Jika
sebelumnya penanganan lebih bersifat reaktif ketika gangguan muncul, kini
pemerintah berupaya membangun sistem yang lebih preventif melalui kombinasi
pendampingan petani, konservasi habitat, koordinasi kelembagaan, serta
pengelolaan kawasan.
Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa konflik satwa
bukan semata persoalan pertanian, melainkan juga isu pengelolaan lingkungan dan
keberlanjutan ekosistem. Keberhasilan program nantinya akan sangat bergantung
pada konsistensi kolaborasi antarinstansi, dukungan masyarakat, serta upaya
menjaga keseimbangan antara kepentingan produksi pangan dan konservasi alam.
Dengan strategi terpadu tersebut, Pemerintah Kabupaten
Lumajang berharap mampu menekan kerugian petani akibat serangan monyet
sekaligus menjaga kelestarian satwa liar dan habitatnya secara berkelanjutan. (yon)
0 Komentar