Lumajang, Suara Semeru - Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai mematangkan langkah mitigasi menghadapi potensi musim kemarau 2026. Upaya ini difokuskan untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila kondisi darurat terjadi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho
mengatakan kesiapsiagaan menjadi langkah utama untuk menekan risiko bencana
sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
"Kami tidak ingin bergerak ketika masyarakat sudah
kekurangan air bersih atau saat kebakaran sudah meluas. Karena itu, mitigasi
kami lakukan sejak awal agar ketika puncak musim kemarau datang, pemerintah dan
masyarakat sudah sama-sama siap," ujar Isnugroho.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPBD melakukan asesmen
lapangan, pemetaan wilayah rawan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah
desa, TNI, Polri, relawan, dan organisasi perangkat daerah terkait. Langkah itu
dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan penanganan telah dipersiapkan
sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Berdasarkan hasil asesmen, terdapat enam kecamatan yang
menjadi prioritas antisipasi kekeringan, yakni Gucialit, Ranuyoso, Padang,
Klakah, Kedungjajang, dan Senduro. Dari wilayah tersebut, BPBD mengidentifikasi
19 desa yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau
berlangsung lebih lama.
Menurut Isnugroho, Kecamatan Gucialit menjadi perhatian
khusus karena dalam beberapa musim kemarau terakhir menjadi salah satu wilayah
dengan kebutuhan distribusi air bersih tertinggi. Oleh sebab itu, pembaruan
data terus dilakukan agar penanganan nantinya lebih tepat sasaran.
Selain memetakan wilayah rawan, BPBD juga memverifikasi
kondisi sumber air di sejumlah desa. Verifikasi dilakukan karena sebagian
wilayah kini telah memiliki sumber air alternatif, seperti Program Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), sumur bor, maupun mata
air yang masih mampu memenuhi kebutuhan warga.
"Pembaruan data ini penting agar distribusi air bersih
nantinya benar-benar diberikan kepada wilayah yang membutuhkan," kata
Isnugroho.
BPBD juga telah menyiapkan armada truk tangki air untuk
mendukung distribusi air bersih apabila diperlukan. Namun, pelaksanaannya masih
menunggu pemenuhan dasar hukum dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang
berlaku.
Di sisi lain, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar
mekanisme pelaporan dan penanganan kekeringan maupun karhutla dapat berlangsung
lebih cepat.
"Bencana akan lebih cepat tertangani apabila semua
pihak bergerak bersama. Warga dapat melapor kepada kepala desa, Babinsa,
Bhabinkamtibmas, maupun langsung kepada BPBD. Setelah laporan diterima, kami
segera melakukan asesmen untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di
lapangan," ujarnya.
Menghadapi ancaman karhutla, BPBD juga meningkatkan
pemantauan titik panas (hotspot) melalui data satelit yang kemudian
diverifikasi dengan laporan masyarakat dan relawan. Sistem deteksi dini
tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas.
BPBD mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijaksana,
tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah tanpa
pengawasan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun gejala
awal kekeringan di lingkungan sekitar.
"Keberhasilan sesungguhnya bukan diukur dari berapa
banyak air yang kami distribusikan atau berapa banyak kebakaran yang kami
padamkan. Keberhasilan adalah ketika masyarakat tetap memperoleh air bersih,
tidak terjadi kebakaran akibat kelalaian, dan musim kemarau dapat dilalui
dengan aman," kata Isnugroho.
Melalui berbagai langkah mitigasi tersebut, BPBD berharap
dampak kekeringan maupun karhutla pada musim kemarau 2026 dapat diminimalkan
melalui kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi masyarakat. (har)
0 Komentar