Lumajang, Suara Semeru – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lumajang.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai
kualitas pengawasan, standar keamanan pangan, hingga tata kelola program yang
menjadi salah satu agenda strategis pemerintah tersebut.
Salah satu dapur MBG yang masuk dalam daftar penghentian
sementara adalah SPPG Pasirian Madurejo yang dikelola Yayasan Almulk Mustofa
Barokah. Nama SPPG tersebut sebelumnya menjadi perhatian luas setelah menu MBG
yang disajikan kepada siswa SDN 02 Madurejo diduga ditemukan mengandung ulat.
Kepala Satuan Pelaksana SPPG Lumajang, Della Ayu Faradhika,
membenarkan bahwa SPPG Pasirian Madurejo termasuk dalam enam unit layanan yang
saat ini disuspend oleh BGN.
"Iya benar, SPPG Lumajang Pasirian Madurejo salah
satunya," ujar Della melalui pesan WhatsApp, Selasa (2/6/2026).
Kasus yang mencuat pada 7 Mei 2026 itu sempat viral di media
sosial setelah beredar foto dan video yang memperlihatkan dugaan ulat pada
salah satu menu makanan yang dibagikan kepada siswa. Temuan tersebut memicu
kekhawatiran orang tua murid terkait keamanan konsumsi makanan dalam program
MBG yang setiap hari menyasar ribuan pelajar.
Meski pihak terkait saat itu telah melakukan klarifikasi dan
evaluasi internal, keputusan penghentian sementara operasional SPPG menunjukkan
bahwa BGN tidak ingin mengambil risiko terhadap aspek keamanan pangan. Langkah
tersebut dinilai sebagai bentuk penguatan kontrol kualitas sekaligus upaya
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program nasional yang menyerap anggaran
besar tersebut.
Namun, penghentian enam dapur MBG sekaligus juga membuka
ruang evaluasi yang lebih luas. Pengawasan bahan baku, prosedur penyimpanan
makanan, proses distribusi, hingga kompetensi sumber daya manusia di tingkat
dapur menjadi aspek yang kini mendapat sorotan.
Sejumlah pihak menilai kasus di Pasirian Madurejo tidak
boleh dipandang sebagai insiden tunggal, melainkan momentum untuk mengaudit
secara menyeluruh rantai penyediaan makanan dalam program MBG.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi
mengenai detail pelanggaran atau temuan yang menjadi dasar penghentian
sementara enam SPPG tersebut. BGN juga belum mengumumkan batas waktu suspend
maupun syarat yang harus dipenuhi masing-masing dapur untuk kembali beroperasi.
Masyarakat kini menanti hasil evaluasi menyeluruh dari BGN.
Transparansi hasil pemeriksaan dan langkah perbaikan dinilai penting untuk
memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu menghadirkan makanan
yang aman, sehat, dan layak bagi para siswa penerima manfaat. (yon)
0 Komentar