Lumajang, Suara
Semeru - Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 tidak hanya
digunakan untuk membiayai pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk
memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan,
perlindungan sosial, dan pembangunan wilayah.
Hal itu disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati saat
menyampaikan Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang, Senin, 8 Juni
2026. Dalam kesempatan itu, Indah hadir bersama Wakil Bupati Lumajang Yudha
Adji Kusuma.
Menurut Indah, penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD
merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan
peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah
melaporkan hasil pelaksanaan anggaran sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap
program yang telah dijalankan selama satu tahun.
"Hari ini saya menyampaikan Nota Keuangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 di
hadapan Sidang Paripurna DPRD," kata Indah.
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menjelaskan, APBD
2025 diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari
pendidikan dan kesehatan hingga pelayanan sosial serta penguatan pelayanan
pemerintahan di tingkat desa.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lumajang
menyalurkan honor guru non-ASN melalui program Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) kepada 6.062 tenaga pendidik. Pemerintah daerah juga menyediakan
seragam sekolah gratis serta beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan santri
kader ulama.
Pada bidang kesehatan, pemerintah mencatat lebih dari 3.600
ibu memanfaatkan program persalinan gratis. Selain itu, layanan kesehatan
gratis diberikan kepada 191.835 warga. Pemerintah daerah juga meningkatkan
operasional posyandu, menyediakan rumah singgah di kota rujukan, dan mengadakan
29 unit ambulans desa guna memperluas akses pelayanan kesehatan.
Sementara itu, pada sektor perlindungan sosial, pemerintah
menyalurkan tunjangan bagi guru ngaji dan marbot yang dilengkapi perlindungan
BPJS Ketenagakerjaan. Program lainnya meliputi santunan duka cita, peningkatan
honor perangkat desa, RT, RW, serta insentif kader keluarga berencana.
Dukungan APBD juga diarahkan pada pembangunan wilayah
melalui Program Dana Dusun. Program tersebut dimanfaatkan untuk penyediaan
fasilitas internet desa, penerangan jalan, pemasangan CCTV, pembangunan sarana
air bersih di wilayah utara Lumajang, serta perbaikan rumah tidak layak huni.
Menurut Indah, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa
APBD dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
Dalam laporan yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten
Lumajang juga mengonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh perangkat daerah,
termasuk dua rumah sakit umum daerah, 25 puskesmas, dan satu laboratorium
kesehatan. Seluruh entitas tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Meski demikian, sejumlah program belum dapat direalisasikan
pada tahun anggaran 2025, antara lain pembangunan klinik kesehatan pondok
pesantren, pengadaan ambulans pondok pesantren, serta pembentukan koperasi
pondok pesantren. Pemerintah daerah menyatakan program-program tersebut akan menjadi
perhatian untuk dipertimbangkan pada periode berikutnya sesuai kemampuan
keuangan daerah.
Melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2025,
Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat
tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan
anggaran daerah memberikan manfaat.(har)
0 Komentar