ROTASI 70 PEJABAT DI LUMAJANG, BUPATI TEKANKAN INTEGRITAS ASN DI TENGAH SOROTAN REFORMASI BIROKRASI

Lumajang, Suara Semeru — Pemerintah Kabupaten Lumajang mengirim pesan tegas kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN): jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang dipertaruhkan di hadapan publik. Penegasan itu mengemuka dalam pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 70 pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang yang digelar di Pendopo Arya Wiraraja, Senin 18 Mei 2026 sore.

Langkah rotasi besar-besaran tersebut dinilai bukan hanya bagian dari penyegaran birokrasi, tetapi juga sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tengah berupaya memperkuat reformasi birokrasi berbasis integritas di tengah tingginya tuntutan pelayanan publik dan sorotan masyarakat terhadap kinerja ASN.

Dari total 70 pejabat yang dilantik, sebanyak 61 orang menjalani promosi maupun mutasi jabatan, enam pejabat dikukuhkan dalam posisi yang sama, sementara tiga lainnya dialihkan ke jabatan fungsional. Jabatan yang dirotasi mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga pejabat fungsional.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa rotasi jabatan tidak boleh dipahami sekadar perpindahan kursi kekuasaan ataupun formalitas administratif tahunan. Menurutnya, mutasi merupakan instrumen strategis untuk membangun birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat.

“Pelantikan ini bukan sekadar perpindahan jabatan, tetapi upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Jabatan adalah amanah, dan amanah itu harus dijaga dengan integritas,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran pemerintah daerah terhadap tantangan birokrasi modern yang tidak lagi cukup hanya mengandalkan prosedur administratif, tetapi juga dituntut menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas kepentingan pribadi.

Dalam pidatonya, Bupati menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak semata dilihat dari banyaknya program pembangunan yang dijalankan, melainkan dari kualitas aparatur yang mengelola dan mengeksekusi program tersebut di lapangan.

Ia mengingatkan bahwa rendahnya integritas ASN berpotensi merusak kepercayaan publik dan memperlambat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah pusat maupun daerah.

“Jangan sampai jabatan menjadi ruang untuk kepentingan pribadi. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat nyata dari pelayanan yang kita lakukan,” ujarnya.

Pesan tersebut dinilai relevan di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi yang responsif dan bebas praktik penyalahgunaan kewenangan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu profesionalisme ASN menjadi perhatian serius, terutama terkait pelayanan lamban, budaya birokrasi feodal, hingga persoalan transparansi anggaran dan tata kelola pemerintahan.

Rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang juga dipandang sebagai bagian dari konsolidasi internal pemerintahan untuk mempercepat capaian program prioritas daerah. Dengan penempatan pejabat baru, pemerintah berharap lahir pola kerja yang lebih efektif dan kolaboratif antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Namun demikian, publik menilai tantangan terbesar bukan hanya pada pergantian pejabat, melainkan pada konsistensi pengawasan dan evaluasi kinerja pascapelantikan. Sebab, mutasi tanpa perubahan budaya kerja dinilai hanya akan menjadi rutinitas birokrasi tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan masyarakat.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai reformasi birokrasi sejatinya membutuhkan keberanian membangun sistem merit yang sehat, termasuk memastikan promosi jabatan berbasis kompetensi, rekam jejak, dan integritas, bukan sekadar faktor kedekatan maupun kepentingan politik.

Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri menegaskan bahwa penguatan integritas ASN akan terus menjadi fokus utama dalam membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sebab, pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berpihak kepada masyarakat hanya dapat terwujud apabila aparatur memiliki komitmen moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya.

Pelantikan 70 pejabat ini sekaligus menjadi ujian awal bagi wajah baru birokrasi Lumajang: apakah mampu menghadirkan perubahan nyata, atau justru kembali terjebak dalam pola lama birokrasi yang lamban dan minim inovasi. (yon)