WARGA LUMAJANG MASIH KELUHKAN KELANGKAAN ELPIJI 3 KG, DISTRIBUSI DIDUGA TAK MERATA

Lumajang, Suara Semeru – Keluhan warga terkait sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram (gas melon) kembali mencuat di sejumlah wilayah di Kabupaten Lumajang. Meski pemerintah daerah menyatakan stok dalam kondisi aman, fakta di lapangan menunjukkan distribusi yang belum sepenuhnya merata, sehingga masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro masih terdampak.

Keluhan terbaru disampaikan warga melalui kanal pengaduan “Sambat Bunda Indah” di media sosial resmi Pemkab Lumajang. Salah satu warga dari wilayah Candipuro, tepatnya Desa Sumberwuluh, mengaku kesulitan mendapatkan elpiji subsidi dalam beberapa waktu terakhir.

“Assalamualaikum, Bun. Kenapa gas di wilayah Candipuro masih langka? Nggih, tolong nggih, Bun, khususnya daerah Desa Sumberwuluh,” tulis akun @AdiNaylaNova.

Keluhan serupa juga datang dari wilayah lain seperti Pronojiwo. Seorang pedagang eceran mengaku pasokan yang diterima jauh berkurang dibandingkan biasanya. Jika sebelumnya ia bisa mendapatkan dua kali distribusi dalam seminggu dengan total 24 tabung, kini hanya memperoleh lima tabung dalam satu minggu.

Kondisi ini tidak hanya menyulitkan rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung pada pelaku usaha kecil yang bergantung pada elpiji bersubsidi untuk operasional sehari-hari. Beberapa pedagang bahkan mengaku harus membatasi penjualan atau menaikkan harga secara tidak resmi untuk menutup biaya operasional.

Di sisi lain, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, sebelumnya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) hingga tingkat pengecer. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa stok elpiji 3 kg di Lumajang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, pernyataan tersebut tampaknya belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan. Sejumlah pengamat menilai bahwa masalah utama bukan pada ketersediaan stok, melainkan pada rantai distribusi yang tidak merata serta potensi adanya penimbunan atau penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

Pemerintah daerah pun didorong untuk tidak hanya memastikan ketersediaan pasokan, tetapi juga memperketat pengawasan distribusi hingga ke tingkat pengecer. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan elpiji subsidi yang tepat sasaran dinilai penting untuk mengurangi tekanan permintaan.

Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan memicu keresahan sosial, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada elpiji 3 kg sebagai sumber energi utama.

Hingga saat ini, warga berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan merata, sehingga kelangkaan yang berulang ini tidak terus menjadi persoalan tahunan di Lumajang. (yon)


Posting Komentar

0 Komentar