KOMISI A DPRD LUMAJANG, SOROTI PEMOTONGAN TKD DAN TANTANGAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Lumajang, Suara Semeru - Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebesar 24 persen, dari Rp 848 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 650 triliun pada tahun 2026, menimbulkan keresahan di sejumlah daerah.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, S.IP., mengungkapkan bahwa Kabupaten Lumajang juga terdampak pada pemotongan anggaran tersebut, dan ini sama dengan kabupaten/kota lainnya, terkecuali Kabupaten Sumenep.

“Kabupaten Lumajang mengalami pemotongan hampir seitar 300 miliar, ini merupakan pemotongan yang paling tinggi yang pernah kita alami,” ungkapnya, ketika menjadi narasumber di Radio Semeru FM, Senin, 17 Nopember 2025. Tema yang diusung dalam dialog tersebut adalah ‘Pemotongan TKD dan Tantangan Kemandirian Fiskal Daerah’.

Menurutnya, tidak sedikit pemda bersiap melakukan efisiensi belanja, melakukan refocusing anggaran, melakukan pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP), hingga penundaan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), langkah ini ditempuh sebagai reaksi atas pemotongan TKD.

“Sementara itu, daerah dengan sumber daya alam melimpah juga terkena imbasnya, terutama karena pemerintah pusat kini lebih selektif dalam pembagian hasil dan evaluasi penggunaan dana,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan ini dapat pula dilihat sebagai momentum penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, karena sudah lama pemerintah mendorong agar daerah tidak hanya menunggu dana pusat, melainkan aktif menggali potensi ekonomi lokal.

Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, industri kreatif, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah menjadi jalan yang harus ditempuh, pemotongan dana transfer, meski terasa pahit, dapat menjadi stimulus untuk mempercepat transformasi menuju kemandirian fiskal yang lebih sehat.

“Pemerintah daerah didorong untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan,” tambahnya.

Namun, jalan menuju kemandirian fiskal tentu tidak mudah, banyak daerah menghadapi keterbatasan struktural, seperti lemahnya basis ekonomi, minimnya investasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta birokrasi yang belum efisien. (yon)