Lumajang, Suara Semeru - Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu
(Setor Madu) merupakan program Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mendengarkan
keluhan dan aspirasi masyarakat secara langsung, dengan mengunjungi kantor kecamatan
untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat serta meningkatkan
kualitas pelayanan publik secara transparan.
Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Komisi A DPRD
Kabupaten Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, S.IP., ketika menjadi narasumber di
Radio Semeru FM, Senin 6 Oktober 2025, dengan tema ‘Setor Madu Sebagai
Pendekatan Governance Proximity’, menurutnya, kegiatan Setor Madu adalah
bagaimana pemerintah mampu membangun relasi yang efektif dengan masyarakat
untuk mencapai tujuan bersama.
“Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Setor Madu juga
membangun kedekatan antara pemimpin dan masyarakatnya, serta menumbuhkan rasa
memiliki terhadap pembangunan daerah, dan mengoptimalkan pelayanan kepada
masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Reza, konsep ini dapat merujuk pada gaya kerja
individu yang menyeimbangkan kerja mandiri dengan kolaborasi pemerintah,
swasta, dan masyarakat dengan bekerja sama secara efektif, karena Setor Madu
bukan hanya tentang interaksi formal, tetapi membangun kepercayaan dan dialog
yang berkelanjutan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat.
“Dengan pemahaman yang lebih baik tentang realitas lapangan,
kebijakan publik yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, pasalnya, keterlibatan masyarakat yang lebih dalam
menciptakan rasa kepemilikan dan mendorong partisipasi publik,” tambahnya.
Pada bagian akhir dialog, Reza menegaskan bahwa Setor Madu
juga untuk meningkatkan kepercayaan publik, efektivitas pelayanan, dan
pencapaian hasil pembangunan dengan mempertimbangkan aspek geografis dan
kebutuhan spesifik suatu daerah, dengan adanya keterbukaan dan partisipasi,
masyarakat merasa lebih dihargai dan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi
terhadap pemerintah.
“Kedekatan dengan masyarakat dan wilayah dapat membantu
meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dalam menangani isu-isu
pembangunan, karena kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal cenderung
lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya, dengan adanya keterbukaan
dan partisipasi masyarakat, maka masyarakat merasa lebih dihargai dan memiliki
kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah,” pungkasnya. (yon)
0 Komentar