Lumajang, Suara
Semeru - Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah taktis untuk
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggandeng jajaran TNI dan
Polri dalam pengamanan pemungutan pajak sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan
(MBLB), atau yang dikenal sebagai Pajak Galian C.
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bupati Lumajang Indah
Amperawati, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pemungutan Pajak MBLB
di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang.
Bunda INda sapaan akrab Bupati Lumajang menekankan bahwa
peningkatan PAD bukan semata soal angka, tetapi merupakan bagian dari upaya
sistemik menuju kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena
itu, sinergi dengan aparat keamanan diperlukan guna memastikan kepatuhan wajib
pajak dan mencegah potensi kebocoran pendapatan.
“Saya sengaja meminta bantuan kepada TNI dan Polri dalam
pengamanan pemungutan pajak MBLB. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan
tugas meningkatkan PAD ini adalah tanggung jawab bersama demi kesejahteraan masyarakat
Lumajang,” tegas Bupati yang akrab disapa Bunda Indah.
Bunda Indah juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI-Polri
bersifat mendukung dan tidak masuk dalam ranah teknis pemungutan pajak, yang
tetap menjadi kewenangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lumajang, Yudha
Adji Kusuma, mengingatkan pentingnya integritas dalam pelaksanaan di lapangan.
Ia menekankan bahwa disiplin dan kejujuran dari para petugas pemungut pajak
akan menjadi kunci keberhasilan skema baru ini.
“Kita sudah mendapat dukungan pengamanan dari TNI-Polri.
Maka kita juga wajib menjaga kehormatan dan integritas kita dalam menjalankan
tugas. Jangan sampai ada celah yang mencoreng kepercayaan publik,” ujarnya.
Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari strategi besar
Pemkab Lumajang dalam menutup kebocoran PAD dari sektor potensial yang selama
ini rawan manipulasi.
Dengan skema pengawasan terpadu yang melibatkan unsur
keamanan dan penguatan integritas petugas, diharapkan PAD Kabupaten Lumajang
dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. Lebih jauh, inisiatif ini
mempertegas arah kebijakan daerah yang berani, partisipatif, dan berorientasi
pada reformasi fiskal di tingkat lokal.(Hariyanto)
Editor : Roni
0 Komentar