Lumajang, Suara Semeru - Negara bukan kantor, sebuah ungkapan yang mengingatkan bahwa negara bukanlah entitas yang dikelola seperti sebuah perusahaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, S.IP., menurutnya pernyataan tersebut untuk menekankan bahwa negara memiliki tujuan yang lebih luas dan kompleks daripada sekadar menjalankan roda pemerintahan.
“Negara bukan menara gading tapi pelayan masyarakat,” ungkapnya, ketika menjadi narasumber diprogram Dewan Mendengar Radio Semeru FM, Kamis 31 Juli 2025. Tema yang diusung dalam dialog pagi itu adalah ‘Negara Bukan Kantor’.
Menurut Reza, negara seharusnya berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakyat, bukan entitas yang terpisah dan tidak terjangkau seperti menara gading, hal ini menekankan pentingnya birokrasi yang melayani, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Bukan hanya pada kepentingan dirinya sendiri atau sekelompok kecil elit. Ungkapan ini menekankan bahwa negara seharusnya berperan sebagai pelayan yang melayani kepentingan seluruh masyarakat,” tambahnya.
Negara adalah organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, dan mewujudkan kepentingan bersama dan melibatkan berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, yang jauh lebih luas daripada operasi bisnis.
“Ini berarti bahwa negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta menciptakan keadilan dan kesetaraan,” tegasnya.
Ungkapan negara bukan kantor seperti tema dalam dialog adalah pengingat bahwa pengelolaan negara haruslah lebih dari sekadar bisnis, negara adalah entitas yang kompleks dan luas, yang membutuhkan pengelolaan yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia mencontohkan soal program unggulan Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu (Setor Madu) menunjukkan langkah progresif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang dalam mewujudkan pelayanan publik yang mengedepankan kecepatan, empati, dan ketepatan sasaran.
“Nah langkah Bupati kita Bunda Indah dan Wakil Bupati Mas Yudha ini adalah contoh dari yang saya sampaikan tadi soal negara bukan kantor. Jadi negara seharusnya beroperasi untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok tertentu. Ini berbeda dengan perusahaan yang cenderung berorientasi pada keuntungan,” jelasnya.
“Meskipun aspek ekonomi penting dalam pengelolaan negara, tujuan utamanya adalah kesejahteraan dan kemajuan seluruh masyarakat, bukan hanya finansial. Ini melibatkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga,” pungkasnya. (Yoni Kristiono)
Editor : Roni
0 Komentar