DISNAKER SOROTI PERUSAHAAN NAKAL

 

Lumajang, Suara Semeru - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Lumajang Jawa Timur, bakal menindak perusahan nakal diwilayah setempat. Hal ini seiring tidak lanjut intruksi Bupati dalam memastikan perlindungan sosial bagi pekerja yang ada di Lumajang.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Lumajang Subekhan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di wilayah Lumajang harus diperhatikan.

Meskipun program perlindungan sosial seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah tersedia, masih ada sejumlah perusahaan di Kabupaten Lumajang yang belum mendaftarkan pekerjanya. Kondisi demikian harus ditindaklanjuti sesuai intruksi Bupati Lumajang Indah Amperawati.

Menurutnya perlindungan jaminan sosial merupakan hak dasar yang wajib diterima oleh setiap pekerja yang ada di Lumajang mengingat kesejahteraan bagi pekerja tentu saja akan dapat berdampak baik pada maksimalnya suatu perusahaan.

Kepala Disnaker Lumajang juga mengatakan pada awal perusahaan mengurus ijin perjanjian dengan karyawan ke Disnaker kemudian pihak disnaker melihat terlebih dahulu mengenai peraturan pekerja, BPJS, gaji harus sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) waktu karyawan bekerja berapa jam maupun yang lainya sebagai langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah.

Jika semua sudah sesuai dengan ketentuan pihak perusahaan baru bisa mengurus perijinan selanjutnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), langkah tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Lumajang dalam turut perduli terhadap masyarakat pekerja maupun pada pihak perusahaan agar keduanya bisa berjalan secara optimal.

Subekhan juga menyampaikan jika Disnaker Lumajang tidak sendiri karena juga adanya pengawas dari Disnaker propinsi sebanyak dua orang yang dimungkinkan mumpuni dalam memaksimalkan peran pemerintah, setelah perusahaan berdiri juga terus melakukan pemantauan dan pembinaan agar program pemerintah bisa optimal.(Yoni Kristiono)

Editor : Roni