BANYAK SARANA PRASARANA SEKOLAH YANG BELUM KLAYAK MENJADI SOROTAN DEWAN DI MOMEN HARDIKNAS TAHUN 2025

 

Lumajang, Suara Semeru - Serukan Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Nasional menjadi tema dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025. Tema ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi setiap anak.

Namun, di tengah semangat perayaan dan harapan akan kemajuan, dunia pendidikan dihadapkan pada ironi yang mengkhawatirkan. Seperti yang disampaikan Anggota Komisi D DPRD Lumajang, Awaluddin Yusuf, S.H., menurutnya, masih banyak sarana prasarana (Sarpras) pendidikan di Kabupaten Lumajang yang belum memenuhi setandar pendidikan. 

“Kita ketahui masih banyak sekolah yang tidak layak sarana prasarananya. Bahkan beberapa waktu lalu, ada sekolah yang atapnya runtuh, hal ini yang harus mendapat perhatian serius agar pendidikan kita khususnya di Kabupaten Lumajang sesuai yang kita harapkan,” ungkapnya, ketika menjadi narasumber di program Dewan Mnedengar Radio Semeru FM, 3 Mei 2025.

Tema dalam dialog itu adalah ‘Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lumajang’. Pihaknya mendorong pemerintah daerah bisa semakin baik dalam pemenuhan berbagai peningkatan dunia pendidikan di Lumajang, sesuai dengan amanah konstitusi yang ada. Tidak hanya alokasi anggaran minimal 20 persen, pilihan kegiatannya-pun harus berdampak langsung pada perbaikan kualitas pendidikan, baik dalam hal penyediaan sarana prasarana pendidikan maupun kualitas belajar mengajar di sekolah.

 Momen Hardiknas harus menjadi refleksi untuk mengevaluasi sistem pendidikan, terutama di daerah yang jauh dari jangkauan. Walaupun berbagai kebijakan pendidikan telah diterapkan, kesenjangan sosial dan ekonomi, selama ini masih belum berhasil dikurangi. Oleh karena itu, perbaikan kualitas dan akses pendidikan perlu menjadi prioritas kebijakan, dengan pendekatan yang lebih fokus pada kebutuhan lokal, seperti pengadaan fasilitas, pelatihan guru, dan peningkatan akses teknologi.

 “Ditengah adanya pengurangan tenaga pendidik yang belakangan sempat mencuat terutama guru Non-NIP. Kami berharap pemerintah bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) guru yang ada dengan peningkatan kapasitas dalam mendidik, seperti diikutkan dalam pelatihan dan giat lainnya, sehingga mutu pendidikan semakin baik,” harapnya.

 Menurutnya, kebijakan pendidikan di Indonesia secara umum masih cenderung berpusat pada kebutuhan daerah perkotaan. Banyak kebijakan dibuat seolah-olah semua daerah punya infrastruktur, tenaga pendidik, dan akses teknologi yang memadai. Padahal, kenyataannya, terutama kawasan terpencil masih mengalami banyak keterbatasan dalam layanan pendidikan. (Yoni Kristiono)

 

Editor : Roni