PEMERINTAH SIAP GELONTORKAN Rp. 2,7 MILIAR UNTUK UKM DAN WELIJO TERDAMPAK CORONA


      Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) harus menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah harus benar-benar peduli terhadap nasib mereka. Di saat pandemi corona seperti saat ini, beban mereka harus diringankan melalui kebijakan pemberian berbagai stimulus atau kemudahan.
      Wakil Ketua DPRD H. Bukasan, S.Pd, M.M., menegaskan hal itu saat menjadi narasumber talskhow di Radio Semeru FM, Jumat (15/5). Politisi PDI Perjuangan itu hadir bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lumajang, Drs. Abdul Majid, M.M.
      Sementara Abdul Majid memaparkan, Dinas Koperasi dan UKM akan menggelontorkan stimulus untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan welijo yang dinilai mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi virus corona (Covid-19). Stimulus yang diberikan merupakan bantuan untuk penguatan modal. “Tujuannya membantu penguatan modal bagi UKM dan welijo, karena mereka mengalami kesulitan operasional akibat Covid-19,” ungkapnya. Tema yang diusung pada acara talkshow hari itu adalah "Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Melalui Penguatan Koprasi dan UKM".
      Terkait stimulus tersebut, kata Majid, kini sedang dilakukan verifikasi terhadap UKM dan welijo yang ada di Lumajang. Hal ini dilakukan, agar mereka yang berhak mendapatkan stimulus benar- benar memenuhi syarat. “Sampai saat ini yang sudah mengajukan bantuan kepada Dinas Koperasi ada 1000 UKM dan welijo,” ujar Majid.   
      “Kalau dulu waktu krisis ekonomi terjadi, UKM tidak begitu terdampak, namun sekarang hampir semua sektor ekonomi terkena imbas dari wabah ini,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Bukasan, S.Pd, M.M. Ia mengatakan, dengan mengandalkan konsep Koperasi dan UKM yang terus dikembangkan, dirinya optimis ekonomi kerakyatan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di Lumajang.
      Apalagi jumlah UKM sudah mencapai 26.000. Ketika pemerintah bisa memberikan stimulus atau penguatan modal secara merata kepada mereka, maka UKM tersebut bisa berkembang secara mandiri.
      “Ini kan bukti, bahwa pemerintah bisa mewujudkan lapangan kerja, sehingga mereka yang mendapat penguatan modal itu, sudah tidak lagi mengandalkan keinginan untuk menjadi pegawai atau karyawan,” ungkapnya.
      Keberadaan 26.000 UKM yang sudah mempunyai usaha ini, bisa mendapat prioritas dukungan dari pemerintah daerah dan Dewan, agar ke depannya lebih baik dan terus menciptakan lapangan kerja baru.
      “Selain dukungan permodalan, mereka juga harus diberi kemudahan dalam proses perizinan, perpajakan, dan yang lebih penting jangkauan pemasaran, karena ini yang kerap kali menjadi kendala di lapangan,” tegasnya.
      Pada kesempatan itu Bukasan menambahkan, agar peran UKM terus berkembang, mereka harus mendapat pendampingan usaha lainnya. Ini dilakukan agar para UKM tidak bertumpu hanya pada satu produk saja, melainkan bisa berkembang ke usaha lainnya.
      “Jika usaha satunya lesu, kan masih bisa menggenjot usaha lainnya lagi atau sebaliknya, sehingga ketika pasar jatuh mereka tidak ikut terpuruk,” pungkasnya.
  UKM dan welijo yang terdampak pandemi, sudah disediakan anggaran Rp. 2,7 miliar dari APBD untuk penguatan modal. Hal tersebut dilakukan karena dampak dari pandemi corona lebih besar ketimbang krisis ekonomi di tahun 1998 silam.

RELAKSASI KREDIT KOPERASI
      Adanya penurunan sektor usaha khsusunya UKM, akibat pandemi virus corona, langsung direspons pemerintah daerah.
        Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lumajang Drs. Abdul Majid, M.M., mengatakan, pemerintah daerah sudah membuat Surat Edaran (SE) Bupati yang ditujukan kepada pengurus Koperasi, lembaga pembiayaan perbankan dan lembaga pembiayaan non perbankan.
Dalam surat tersebut Bupati menghimbau kepada ketiga lembaga itu, untuk memberlakukan penundaan pembayaran angsuran pinjaman modal usaha bagi anggota dan calon anggota Koperasi dan UKM di Lumajang.
       Tidak hanya kepada Koperasi, menurut Majid, pemerintah daerah juga meminta lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan, untuk memberikan stimulus kredit kepada debitur, guna mengantisipasi dampak pandemi corona. Lembaga pembiayaan perbankan dan non-perbankan, secepatnya melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit UKM.
       “Dengan melakukan penundaan pembayaran angsuran kredit dan stimulus kredit lainnya selama 9 bulan, diharapkan bisa meringankan beban masyarakat terdampak, karena selain UKM, koperasi juga mengalami dampak signifikan akibat kondisi luar biasa ini,” ungkapnya.
      Pihaknya juga berharap, SE Bupati tersebut jangan malah disalahgunankan. Anggota yang tidak terdampak signifikan atas pandemi corona ini, jangan ikut serta mengajukan penangguhan pembayaran sesuai SE itu.
      “Jika kondisi ekonominya tidak terdampak, jangan mengaku terdampak, ini yang harus kita antisipasi bersama,” pintaya.
      Di tempat yang sama Wakil Ketua DPRD H. Bukasan, S.Pd, M.M., mengatakan, SE Bupati itu harus diberlakukan merata kepada masyarakat terdampak, karena sesuai hasil pantauan Dewan, sudah banyak omset usaha yang menurun drastis. “Tak heran, banyak pelaku usaha menjerit dan berharap kebijakan pemerintah terkait penundaan pembayaran angsuran bagi UKM, berjalan dan bisa tepat sasaran,” tegasnya.
      Dirinya yakin, lebih dari 70 persen anggota Koperasi di Lumajang terdampak corona, khususnya dari sektor perdagangan, seperti usaha warung dan pasar tradisional, para perajin perak, pariwisata, sewa/rental transportasi dan para tenaga harian atau buruh.
      “Jangan sampai masyarakat terdampak corona, malah kelewatan dari program ini. Itu yang tidak kita ingikan, sehingga pemerintah harus serius untuk menyelesaikan masalah ini,” harapnya.
Ia pun berharap, kebijakan Bupati bisa diimbangi dengan ketegesan. Jika ada Koperasi yang masih melakukan penagihan di massa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah harus hadir dengan menerapkan sanksi nyata, agar aksi serupa tidak terus terulang sampai masa pandemi corona benar-benar berahir.      Di bagian ahir talkshow, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lumajang Drs. Abdul Majid, M.M, optimis, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan terus melakukan pembinaan secara berkesinambungan, kepada UKM dan Koprasi yang ada di Lumajang, dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan pinjaman modal. “Karena Koperasi merupakan tulang punggung bagi pemerintah daerah, untuk meningkatkan geliat ekonomi secara menyeluruh,” pungkas Abdul Majid.
       Dalam talkshow yang dipandu oleh Hariyanto, S.Pd ini, cukup banyak respons dari para pendengar dan juga fans Radio Semeru FM yang disampaikan baik melalui telepon, WA maupun facebook.
      Seperti yang disampaikan akun atas nama Menang Tanpo Ngasorake yang mengatakan, Koperasi seperti Kumbo Karno yang masih tidur, kuatkan lembaganya, perkuat usahanya, wes wayae Koperasi bangun, bergerak, selamatkan ekonomi rakyat. (YONI)

Posting Komentar

0 Komentar