Lumajang, Suara Semeru — Suasana hangat dan penuh
kekeluargaan menyeruak di Graha Nararya Kirana, rumah dinas Wakil Bupati
Lumajang. Di tengah sekat-sekat birokrasi dan dinamika pembangunan daerah,
aroma nasi liwet yang harum menjadi jembatan diplomasi kultural antara
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), dan para gus dari berbagai pondok pesantren setempat.
Melalui tradisi ngeliwet—makan bersama dalam kesederhanaan di atas lembaran daun—Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, secara khusus merajut silaturahmi sekaligus mengajak kalangan pesantren untuk memperkuat fondasi kerja sama demi menjaga kerukunan dan mengawal pembangunan daerah.
KERUKUNAN DI ATAS PIRING DAUN: DIPLOMASI MEJA MAKAN
Langkah merangkul tokoh muda NU dan para pengasuh pesantren ini menjadi momentum penting untuk mencairkan komunikasi formal. Momen makan bersama dalam suasana santai tersebut dimanfaatkan sebagai wadah mendengarkan aspirasi serta mempererat ikatan emosional antara pemerintah daerah dan institusi keagamaan.
Wabup Yudha menegaskan bahwa kebersamaan yang dibangun lewat tradisi lokal ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan strategi menjaga keharmonisan wilayah.
“Melalui kegiatan ngeliwet ini, kami berharap silaturahmi dan kebersamaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga. Atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berharap sinergi dengan pondok pesantren ke depan semakin baik, sehingga kita bisa terus berjalan bersama dalam menjaga kerukunan dan membangun Kabupaten Lumajang,” ujar Yudha.
BEDA PERAN, SATU SEMANGAT: MODAL SOSIAL KONDUSIVITAS DAERAH
Di mata manajemen pemerintahan Lumajang, kalangan pesantren memiliki posisi tawar dan pengaruh sosial yang sangat vital dalam menjaga stabilitas masyarakat. Karena itu, komunikasi dua arah secara langsung dianggap sebagai kunci untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam menghadapi tantangan daerah.
Meski setiap instansi, instrumen aparat, dan lembaga pesantren bergerak dalam koridor tugas yang berbeda, kesamaan visi untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan warga menjadi simpul pengikat.
“Yang terpenting adalah bagaimana keguyuban dan kerukunan ini terus terjalin. Kita boleh memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi semangat kebersamaan harus tetap sama,” tambah Wabup.
MERAWAT TRADISI, MENGUATKAN FONDASI PEMBANGUNAN
Tradisi ngeliwet yang mengedepankan prinsip kesederhanaan, kebersamaan, dan kesetaraan berhasil meruntuhkan kekakuan protokol resmi. Diskusi lepas yang mengalir di sela-sela santap bersama memberikan ruang dialog interaktif tanpa sekat antara Forkopimda dan para tokoh agama.
Di tengah arus modernisasi dan dinamika sosial yang makin kompleks, langkah Pemkab Lumajang menjadikan tradisi lokal sebagai instrumen perekat sosial dinilai relevan. Komunikasi yang cair ini diharapkan menjadi modal modal sosial yang kokoh demi terciptanya kondusivitas dan percepatan pembangunan di Kabupaten Lumajang. (yon)
Melalui tradisi ngeliwet—makan bersama dalam kesederhanaan di atas lembaran daun—Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, secara khusus merajut silaturahmi sekaligus mengajak kalangan pesantren untuk memperkuat fondasi kerja sama demi menjaga kerukunan dan mengawal pembangunan daerah.
KERUKUNAN DI ATAS PIRING DAUN: DIPLOMASI MEJA MAKAN
Langkah merangkul tokoh muda NU dan para pengasuh pesantren ini menjadi momentum penting untuk mencairkan komunikasi formal. Momen makan bersama dalam suasana santai tersebut dimanfaatkan sebagai wadah mendengarkan aspirasi serta mempererat ikatan emosional antara pemerintah daerah dan institusi keagamaan.
Wabup Yudha menegaskan bahwa kebersamaan yang dibangun lewat tradisi lokal ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan strategi menjaga keharmonisan wilayah.
“Melalui kegiatan ngeliwet ini, kami berharap silaturahmi dan kebersamaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga. Atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berharap sinergi dengan pondok pesantren ke depan semakin baik, sehingga kita bisa terus berjalan bersama dalam menjaga kerukunan dan membangun Kabupaten Lumajang,” ujar Yudha.
BEDA PERAN, SATU SEMANGAT: MODAL SOSIAL KONDUSIVITAS DAERAH
Di mata manajemen pemerintahan Lumajang, kalangan pesantren memiliki posisi tawar dan pengaruh sosial yang sangat vital dalam menjaga stabilitas masyarakat. Karena itu, komunikasi dua arah secara langsung dianggap sebagai kunci untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam menghadapi tantangan daerah.
Meski setiap instansi, instrumen aparat, dan lembaga pesantren bergerak dalam koridor tugas yang berbeda, kesamaan visi untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan warga menjadi simpul pengikat.
“Yang terpenting adalah bagaimana keguyuban dan kerukunan ini terus terjalin. Kita boleh memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi semangat kebersamaan harus tetap sama,” tambah Wabup.
MERAWAT TRADISI, MENGUATKAN FONDASI PEMBANGUNAN
Tradisi ngeliwet yang mengedepankan prinsip kesederhanaan, kebersamaan, dan kesetaraan berhasil meruntuhkan kekakuan protokol resmi. Diskusi lepas yang mengalir di sela-sela santap bersama memberikan ruang dialog interaktif tanpa sekat antara Forkopimda dan para tokoh agama.
Di tengah arus modernisasi dan dinamika sosial yang makin kompleks, langkah Pemkab Lumajang menjadikan tradisi lokal sebagai instrumen perekat sosial dinilai relevan. Komunikasi yang cair ini diharapkan menjadi modal modal sosial yang kokoh demi terciptanya kondusivitas dan percepatan pembangunan di Kabupaten Lumajang. (yon)
0 Komentar