Lumajang, Suara Semeru — Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Lumajang tidak berhenti pada seremoni tahunan. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa persatuan, gotong royong, dan kemampuan merawat keberagaman merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan daerah.
Pesan itu mengemuka
dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila yang digelar Pemerintah Kabupaten
Lumajang di Alun-Alun Kabupaten Lumajang. Tahun ini, peringatan mengusung tema
“Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Ketua DPRD Kabupaten
Lumajang Hj. Oktafiyani, S.H., M.H., turut hadir bersama jajaran pimpinan dan
anggota DPRD. Upacara dipimpin Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi, S.H.,
S.I.K., M.H., selaku inspektur upacara.
Sejumlah unsur
pemerintahan dan masyarakat juga hadir, di antaranya Bupati Lumajang Hj. Indah
Amperawati, M.Si., Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, kepala organisasi
perangkat daerah, personel TNI-Polri, ASN, pelajar, hingga mahasiswa.
Salah satu bagian
penting dalam rangkaian upacara adalah pembacaan Ikrar Hari Kesaktian
Pancasila. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lumajang Eko Adis Prayoga, S.E.,
dipercaya membacakan ikrar tersebut di hadapan peserta upacara.
Usai membacakan
ikrar, Eko menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila semestinya tidak dimaknai
sebatas agenda seremonial. Nilai-nilai Pancasila, menurutnya, harus hadir dalam
perilaku sehari-hari, terutama dalam cara masyarakat menyikapi perbedaan.
“Pancasila bukan
hanya untuk dihafalkan, tetapi harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Perbedaan bukan menjadi alasan untuk terpecah, justru menjadi kekuatan untuk
membangun Lumajang bersama-sama,” ujar Eko, Jum’at 2 Oktober 2026.
PERSATUAN BUKAN
SEKADAR SLOGAN
Menurut Eko,
tantangan menjaga persatuan semakin membutuhkan keterlibatan seluruh elemen
masyarakat. Keberagaman latar belakang, pandangan, maupun kepentingan tidak
seharusnya menjadi sumber perpecahan, tetapi dikelola sebagai kekuatan bersama.
Karena itu, menjaga
suasana yang aman, rukun, dan saling menghargai dinilai bukan hanya menjadi
tugas pemerintah atau aparat keamanan. Masyarakat, lembaga legislatif, generasi
muda, hingga seluruh unsur pemerintahan memiliki tanggung jawab sesuai perannya
masing-masing.
“Sebagai bagian dari
lembaga DPRD, kami tentu memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga semangat
kebersamaan. Pemerintah, DPRD, masyarakat, generasi muda, TNI dan Polri harus
berjalan bersama sesuai peran masing-masing,” katanya.
Pesan tersebut menjadi
relevan karena pembangunan daerah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh
besarnya program maupun anggaran. Tanpa kondisi sosial yang solid, berbagai
agenda pembangunan berpotensi kehilangan dukungan dan partisipasi masyarakat.
PANCASILA DAN ARAH
PEMBANGUNAN LUMAJANG
Eko berharap
peringatan Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi momentum untuk memperkuat
kesadaran bahwa pembangunan Lumajang merupakan tanggung jawab bersama.
Gotong royong,
menurutnya, perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata: membangun komunikasi,
menghormati perbedaan, menjaga ketertiban, serta membuka ruang bagi seluruh
kelompok masyarakat untuk ikut berkontribusi.
Dalam konteks
tersebut, kehadiran Ketua DPRD dan jajaran pimpinan DPRD dalam upacara bukan
sekadar memenuhi agenda kelembagaan. Kehadiran tersebut juga menegaskan posisi
lembaga legislatif dalam menjaga nilai kebangsaan sekaligus membangun
komunikasi dan kebersamaan dengan unsur pemerintahan serta masyarakat.
Tema “Pancasila
Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” pun tidak
berhenti sebagai slogan. Bagi Lumajang, semangat persatuan dapat menjadi
fondasi sosial untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Sebab, membangun
Lumajang bukan hanya perkara menghadirkan program dan mengalokasikan anggaran.
Lebih dari itu, pembangunan membutuhkan masyarakat yang mampu menjaga
kebersamaan di tengah perbedaan.
Pancasila menjadi
titik temu. Persatuan menjadi kekuatan. Dan gotong royong menjadi energi untuk
terus membangun Lumajang. (yon)
0 Komentar