Lumajang, Suara Semeru – Di tengah dinamika ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian, ketahanan ekonomi lokal menjadi tumpuan utama. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember, dan Bank Indonesia (BI) Cabang Jember menggelar forum 'Bankers Lunch High Level Strategic Dialogue', Senin 19 Oktober 2026.
Bertempat di aula kantor OJK Jember, Jalan Hayam Wuruk, Kaliwates, forum ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi rutin. Mengusung tema "Sinergi Perbankan dan Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Lumajang", pertemuan tingkat tinggi ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah, stabilitas moneter, dan fungsi intermediasi perbankan.
Format Bankers Lunch yang cair namun substansial dipilih untuk membongkar hambatan struktural di lapangan, sekaligus merumuskan terobosan agar aliran modal tidak hanya berputar di sektor korporasi, tetapi benar-benar merembes (trickle-down) hingga ke sektor riil dan UMKM.
Bupati Lumajang, Bunda Indah Amperawati, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak akan bermakna jika tidak menyentuh akar rumput. Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya perbankan membaca "DNA" ekonomi Lumajang yang bertumpu pada agrikultur, perikanan, dan pariwisata.
"Pertumbuhan ekonomi makro yang kita bangun harus berujung pada kesejahteraan mikro masyarakat," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perbankan tidak boleh hanya hadir sebagai penagih utang, tetapi harus menjadi mitra strategis yang memahami karakteristik ekonomi lokal.
"Kita membutuhkan skema kredit yang adaptif, berbunga terjangkau, dan pendampingan manajerial bagi UMKM. Sektor pertanian dan pariwisata Lumajang memiliki potensi besar, namun sering kali terkendala oleh akses permodalan yang kaku," tegasnya.
Ke depan, Pemkab Lumajang akan memfasilitasi data riil pelaku usaha agar perbankan dapat menjemput bola, bukan sekadar menunggu bola.
Bunda Indah juga menekankan bahwa sinergi ini harus bermuara pada penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting, di mana pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi kunci utamanya.
Sementara itu Kepala Kantor OJK Jember, Aris Budiman, mengungkapkan bahwa stabilitas sistem keuangan harus berjalan beriringan dengan fungsi intermediasi yang optimal dan inklusif. Ia menyoroti transisi ekonomi digital yang terjadi pesat di Lumajang pasca-pandemi, yang menuntut respons cepat dari industri jasa keuangan.
"Tantangan kita di tahun 2026 ini bukan lagi sekadar bagaimana menyalurkan kredit secara kuantitatif, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas inklusi dan literasi keuangan," paparnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa OJK akan mendorong bank-bank di wilayah kerja Jember dan Lumajang untuk lebih inovatif, dan mendorong green financing untuk sektor pertanian berkelanjutan, serta pembiayaan berbasis teknologi bagi koperasi dan UMKM.
"OJK akan menjadi jembatan agar kebijakan Pemkab Lumajang dapat diterjemahkan ke dalam produk perbankan yang feasible namun tetap memitigasi risiko," jelasnya.
Aris menambahkan, OJK juga akan memperketat pengawasan terhadap praktik pinjol ilegal yang masih berpotensi mengeksploitasi masyarakat rentan, sekaligus mengedukasi masyarakat Lumajang agar melek terhadap instrumen keuangan formal.
Segitiga Emas Fiskal, Moneter, dan Regulasi
Kehadiran Bank Indonesia (BI) Cabang Jember dalam forum ini melengkapi "Segitiga Emas" penggerak ekonomi daerah. Jika Pemkab Lumajang memegang kendali kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur, BI berperan menjaga stabilitas inflasi daerah (melalui TPID) dan mempercepat ekonomi digital melalui perluasan QRIS, maka OJK dan Perbankan bertindak sebagai mesin penggerak modal.
Para Kepala Cabang Perbankan yang hadir dalam forum ini diajak untuk tidak hanya melihat Lumajang sebagai pasar, tetapi sebagai mitra pembangunan. Beberapa poin strategis yang disepakati dalam High Level Strategic Dialogue ini meliputi:
1.
Penyusunan Peta Jalan Kredit UMKM Terintegrasi: Memanfaatkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Lumajang untuk pre-approved credit bagi pelaku usaha yang telah terverifikasi.
2.
Penguatan Ekonomi Digital dan Wisata: Dukungan perbankan terhadap digitalisasi transaksi di kawasan wisata dan sentra oleh-oleh khas Lumajang.
3.
Pengendalian Inflasi Daerah: Sinergi dalam menjaga pasokan dan harga bahan pangan pokok melalui dukungan modal kerja bagi kelompok tani dan distributor lokal.
Forum Bankers Lunch ini menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektoral bukan lagi sekadar jargon. Di Lumajang, sinergi antara Pemerintah Daerah, BI, dan OJK sedang diuji untuk membuktikan bahwa sistem keuangan yang inklusif adalah prasyarat mutlak bagi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. (yon)
0 Komentar