Lumajang, Suara Semeru – Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang luas lahan dan hasil panen. Di baliknya, ada persoalan pupuk, obat-obatan, alat pertanian hingga berbagai kendala teknis yang setiap musim tanam harus dihadapi petani.
Persoalan tersebut menjadi perhatian jajaran Polsek Tempeh, Polres Lumajang. Melalui peran sebagai Polisi Penggerak Ketahanan Pangan, personel kepolisian turun langsung ke lahan pertanian warga untuk melihat kondisi tanaman sekaligus menyerap berbagai aspirasi petani.
Langkah itu dilakukan Aiptu Hendra Soegihartono, S.H. bersama Aipda Donny Fibrianto, S.H. saat menyambangi lahan pertanian milik Mujiono, petani di Dusun Kebonan, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Senin (28/9/2026).
Di tengah area persawahan, petugas tidak sekadar memantau pertumbuhan tanaman jagung. Dialog juga diarahkan pada persoalan yang berpotensi menghambat produktivitas petani, mulai dari kelancaran pasokan pupuk, ketersediaan obat-obatan pertanian hingga kebutuhan alat pertanian.
Bagi petani, persoalan sarana produksi menjadi bagian penting yang menentukan keberhasilan musim tanam. Karena itu, pemetaan kendala sejak awal dinilai penting agar persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi hambatan produksi yang lebih besar.
Kapolsek Tempeh AKP Syamsul Arifin, S.Pd. mengatakan, pendampingan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan.
"Program ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional melalui pendampingan langsung kepada para petani di wilayah binaan," ujar AKP Syamsul Arifin.
Menurutnya, keberadaan personel di tengah petani juga menjadi ruang untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai kondisi pertanian di tingkat bawah.
"Melalui interaksi langsung ini, personel Polisi Penggerak Ketahanan Pangan dapat memetakan berbagai kendala teknis maupun ketersediaan sarana produksi pertanian yang dialami warga," jelasnya.
Data dan aspirasi yang dihimpun dari lapangan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pendampingan, tetapi dapat menjadi bahan dalam mencari solusi atas persoalan yang benar-benar dihadapi petani.
"Aspirasi para petani akan kami teruskan kepada dinas terkait sebagai bahan masukan pembuat kebijakan, sehingga solusi terbaik dapat segera dirumuskan demi mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan nasional," pungkasnya.
Turunnya aparat kepolisian ke lahan pertanian sekaligus menunjukkan bahwa agenda ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Sebab, keberhasilan program tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan memastikan petani mendapatkan dukungan dan sarana produksi yang memadai hingga masa panen. (yon)
0 Komentar