PLN DAN KESELAMATAN PUBLIK JADI SOROTAN, DPRD LUMAJANG DORONG PENGUATAN EDUKASI LEWAT RADIO SEMERU FM

Lumajang, Suara Semeru — Keselamatan masyarakat di sekitar jaringan listrik menjadi perhatian DPRD Kabupaten Lumajang. Persoalan itu dinilai tidak cukup diatasi melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga memerlukan penguatan edukasi agar risiko kecelakaan akibat listrik dapat ditekan.

Isu tersebut mengemuka dalam program dialog Dewan Mendengar yang disiarkan Radio Semeru FM, Selasa, 4 Agustus 2026. Mengangkat tema PLN dan Keselamatan Masyarakat Umum, forum itu mempertemukan unsur legislatif dan PT PLN untuk membahas pelayanan kelistrikan sekaligus aspek perlindungan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Dra. Hj. Nur Hidayati, M.Si., menjadi narasumber utama. Dialog juga menghadirkan Kepala PLN Kabupaten Lumajang Dian Friska Nugraha serta Tim Leader PLN Mohammad Abdul Aziz. Acara dipandu penyiar Teguh.

Pembahasan dinilai relevan karena aktivitas masyarakat semakin banyak bersinggungan dengan jaringan listrik. Pembangunan rumah, pemangkasan pohon, penggunaan instalasi listrik, hingga kegiatan pertanian di dekat jaringan distribusi memiliki potensi risiko apabila tidak disertai pemahaman mengenai standar keselamatan.

"Kondisi tersebut menuntut meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar keselamatan untuk mencegah risiko sengatan listrik maupun gangguan pada sistem distribusi," ujar Nur Hidayati.

Melalui forum itu, DPRD mendorong agar edukasi keselamatan menjadi bagian dari pelayanan publik di sektor kelistrikan. Masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan instalasi listrik yang aman, prosedur pelaporan potensi bahaya, hingga langkah pencegahan ketika beraktivitas di sekitar jaringan listrik.

Di sisi lain, PLN memanfaatkan forum tersebut untuk menjelaskan berbagai upaya mitigasi risiko, standar keamanan instalasi, serta langkah menjaga keandalan pasokan listrik tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat.

Program Dewan Mendengar selama ini menjadi ruang komunikasi antara DPRD, instansi teknis, dan masyarakat. Melalui tema keselamatan kelistrikan, dialog diharapkan tidak hanya membahas kualitas layanan PLN, tetapi juga membangun kesadaran bahwa keselamatan publik merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat. (yon)