Lumajang, Suara Semeru - Bupati Indah Amperawati mengaku belum menyiapkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) guru honorer menyusul rencana pemerintah menghapus status guru honorer mulai 2027. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lumajang masih menaruh harapan pada pembukaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang dijadwalkan berlangsung tahun ini.
Indah mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah belum
menerima surat resmi maupun regulasi teknis dari pemerintah pusat terkait
rencana penghapusan guru honorer tersebut. Karena itu, Pemkab Lumajang masih
menunggu petunjuk lebih lanjut sebelum menyusun langkah kebijakan yang lebih
konkret.
"Saya belum menerima surat maupun aturannya, tetapi
saya akan carikan langkah-langkah antisipasi untuk membantu mereka (guru
honorer)," kata Indah saat ditemui pada pekan ini.
Belum Ada Kebijakan Khusus
Menurut Indah, pemerintah daerah memahami kekhawatiran yang
muncul di kalangan tenaga honorer, khususnya guru yang selama ini mengabdi di
berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Lumajang. Namun, karena belum ada
regulasi resmi yang diterima daerah, pihaknya belum dapat menetapkan kebijakan
khusus terkait nasib guru honorer setelah 2027.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan terjadinya pemberhentian
tenaga honorer akibat kebijakan tersebut, Indah menegaskan pemerintah daerah
akan berupaya mencari solusi terbaik agar para guru honorer tetap mendapatkan
kesempatan bekerja.
"Saya akan berupaya yang terbaik untuk mereka (guru
honorer)," ujarnya.
Komposisi Guru Honorer dan ASN Relatif Seimbang
Indah menjelaskan jumlah guru honorer dan guru yang
berstatus ASN di Kabupaten Lumajang saat ini relatif berimbang. Kondisi
tersebut terjadi karena dalam beberapa tahun terakhir cukup banyak tenaga
pendidik ASN yang memasuki masa pensiun, sehingga kebutuhan guru di sekolah
masih cukup tinggi.
Di sisi lain, kebutuhan tenaga pendidik tersebut selama ini
turut ditopang oleh keberadaan guru honorer yang tersebar di berbagai jenjang
pendidikan.
Rekrutmen CPNS dan PPPK Jadi Harapan
Sebagai langkah yang dinilai dapat membantu menyerap tenaga
honorer, Indah menyebut pemerintah berencana membuka pendaftaran calon pegawai
negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada
tahun ini.
Formasi yang akan dibuka, kata dia, mencakup tenaga
pendidikan, tenaga kesehatan, dan formasi umum. Rekrutmen tersebut diharapkan
dapat memberikan peluang bagi guru honorer untuk memperoleh status ASN.
"Hampir sama karena banyak yang pensiun, tetapi tahun
ini akan dibuka kuota CPNS dan PPPK untuk tenaga pendidikan, termasuk guru,
tenaga kesehatan, dan tenaga umum," tuturnya.(har)
0 Komentar