MODERNISASI PERTANIAN LUMAJANG MASUK FASE SUBSTANTIF, TEKNOLOGI JADI PENGUNGKIT SISTEM PRODUKSI

Lumajang, Suara Semeru - Modernisasi pertanian di Kabupaten Lumajang mulai memasuki fase yang lebih substantif. Pemerintah daerah kini menggeser pendekatan dari sekadar distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) menuju reformasi menyeluruh sistem produksi.

Langkah ini ditandai dengan penyerahan dua unit combine harvester dan satu unit drone pertanian kepada Brigade Pangan. Bantuan tersebut tidak lagi diposisikan sebagai output program, melainkan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan struktural di sektor pertanian.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa modernisasi harus mampu menjawab persoalan klasik pertanian, seperti tingginya kehilangan hasil, rendahnya efisiensi tenaga kerja, serta ketergantungan pada pola budidaya konvensional.

“Modernisasi tidak boleh berhenti pada distribusi alat, tetapi harus memastikan perubahan nyata pada sistem produksi dan peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya saat penyerahan alsintan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang, Senin 6 April 2026.

Penggunaan combine harvester dinilai mampu mempercepat proses panen sekaligus menekan kehilangan hasil (post-harvest loss) yang selama ini menjadi salah satu titik lemah dalam rantai produksi. Dengan demikian, peningkatan produksi tidak selalu harus melalui perluasan lahan, melainkan optimalisasi hasil yang sudah ada.

Sementara itu, pemanfaatan drone pertanian menghadirkan pendekatan berbasis presisi. Penggunaan pupuk dan pestisida dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik lahan, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan.

Namun demikian, modernisasi berbasis teknologi juga menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa literasi teknologi yang memadai, alsintan berpotensi menjadi aset pasif yang tidak memberikan nilai tambah.

“Yang kita bangun bukan sekadar alat, tetapi ekosistem, mulai dari SDM, kelembagaan, hingga tata kelola agar teknologi benar-benar memberikan dampak ekonomi,” tambah Indah.

Penguatan kelembagaan menjadi aspek krusial dalam transformasi ini. Brigade Pangan didorong tidak hanya sebagai pengguna alat, tetapi juga sebagai pengelola sistem, termasuk pengaturan jadwal, perawatan, hingga skema pembiayaan operasional.

Transformasi ini juga mendorong perubahan paradigma, dari pertanian berbasis tenaga kerja menuju pertanian berbasis manajemen. Petani diharapkan berperan sebagai pengambil keputusan berbasis data dan teknologi.

Pemerintah daerah menilai integrasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan modernisasi. Dukungan akses pembiayaan, jaminan pasar, serta infrastruktur pendukung diperlukan agar efisiensi produksi dapat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Dengan kontribusi sektor pertanian sekitar 32 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), modernisasi ini dinilai memiliki dampak strategis terhadap stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi pangan, serta ketahanan terhadap gejolak eksternal.

Selain itu, transformasi pertanian berbasis teknologi juga membuka peluang regenerasi petani dengan menarik minat generasi muda untuk terlibat di sektor ini.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih membayangi, seperti potensi ketimpangan akses teknologi, ketergantungan pada alat, serta kesiapan ekosistem pendukung.

Pemerintah menegaskan, keberhasilan modernisasi tidak diukur dari jumlah alsintan yang disalurkan, melainkan sejauh mana sistem produksi berubah menjadi lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Modernisasi alsintan, dalam konteks ini, diposisikan sebagai pintu masuk menuju pembangunan fondasi baru pertanian yang terintegrasi dan berorientasi masa depan.(har)