Lumajang, Suara Semeru - Potensi perikanan di wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Lumajang, khususnya Kecamatan Tempursari, tergolong melimpah dan bernilai ekonomi tinggi. Setiap hari, nelayan setempat mampu memanen berton-ton ikan layur dengan kualitas ekspor yang sangat diminati pasar internasional, terutama Korea dan China.
Namun, kekayaan laut tersebut belum sepenuhnya bermuara pada
penguatan ekonomi daerah. Keterbatasan infrastruktur, terutama ketiadaan
pelabuhan perikanan, membuat Kabupaten Lumajang belum mampu mengelola hasil
lautnya secara mandiri.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lumajang, Yuli
Harismawati, SP, M.Ling, mengungkapkan bahwa selama ini seluruh hasil tangkapan
ikan layur dari Tempursari harus didistribusikan melalui jalur darat menuju
pengepul di Surabaya.
“Di Surabaya, ikan-ikan tersebut dimasukkan ke dalam cold
storage sebelum dikapalkan ke Korea dan China. Pemerintah Kabupaten Lumajang
belum memiliki data riil terkait volume tangkapan harian karena seluruh
aktivitas logistik dan pencatatan dilakukan di pelabuhan lain,” ujarnya, Senin 5
Januari 2026.
Kondisi ini dinilai merugikan daerah. Selain kehilangan
kendali data produksi, Lumajang juga kehilangan peluang besar dalam pencatatan
nilai ekonomi, optimalisasi retribusi, hingga penguatan ekosistem industri
perikanan lokal.
Padahal, menurut Yuli, nelayan Lumajang memiliki kecakapan
yang mumpuni dalam memetakan lokasi dan waktu tangkap. Keunggulan tersebut
menjadi modal sosial penting dalam pengembangan sektor perikanan berkelanjutan.
Tidak hanya ikan layur, Kabupaten Lumajang juga pernah tercatat sebagai salah
satu produsen utama lobster, dengan puncak panen terjadi setiap bulan November.
Ia menjelaskan, upaya pembangunan pelabuhan perikanan
sejatinya telah diperjuangkan sejak tahun 2020. Namun hingga kini, rencana
tersebut belum juga terealisasi karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan
anggaran dan dukungan lintas sektor.
“Tanpa pelabuhan, potensi emas dari laut selatan akan terus
keluar dari Lumajang tanpa meninggalkan catatan ekonomi yang utuh bagi daerah,”
tegasnya.
Situasi ini menjadi cerminan persoalan struktural yang kerap
dihadapi daerah penghasil sumber daya alam: produksi tinggi, namun nilai tambah
justru dinikmati wilayah lain. Tanpa intervensi kebijakan yang serius,
pembangunan infrastruktur pelabuhan berisiko terus tertunda, sementara potensi
perikanan Lumajang tetap mengalir keluar tanpa memberikan dampak maksimal bagi
kesejahteraan nelayan dan pendapatan daerah. (yon)
0 Komentar