PEMKAB LUMAJANG GANDENG AKADEMISI UNTUK JAWAB TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

 

Lumajang, Suara Semeru - Pemerintah Kabupaten Lumajang menempatkan kolaborasi dengan kalangan akademisi sebagai salah satu strategi utama dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam Sarasehan Nasional Refleksi Akhir Tahun Forum Perguruan Tinggi Swasta (FPTS) Lumajang di Pendopo Arya Wiraraja, 24 Desember 2025.

Menurut Indah, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan kapasitas keilmuan perguruan tinggi. Ia menilai akademisi tidak hanya berperan sebagai mitra diskusi, tetapi juga sebagai penggerak solusi berbasis riset yang relevan dengan kondisi lokal Lumajang.

“Sarasehan ini kami harapkan menjadi titik temu antara kebutuhan riil daerah dengan pemikiran akademis. Lumajang membutuhkan gagasan dan inovasi yang lahir dari kajian ilmiah untuk menjawab persoalan di lapangan,” kata Indah.

Sejalan dengan tema Kerja Sama FPTS dan Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Tata Kelola Ketahanan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Lumajang mendorong optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi agar lebih membumi dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat diharapkan terarah pada persoalan konkret yang dihadapi daerah.

Indah memaparkan sejumlah isu strategis yang membutuhkan kontribusi pemikiran akademisi, antara lain penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan, pengembangan sistem deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pemerataan infrastruktur dasar yang disertai mitigasi bencana berbasis riset. Hal ini dinilai penting mengingat karakter wilayah Lumajang yang memiliki potensi risiko bencana.

Selain itu, optimalisasi potensi ekonomi lokal juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan akademisi dalam penguatan sektor unggulan daerah, termasuk penetapan Produk Unggulan Daerah (PUD) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014, agar pengembangan ekonomi memiliki arah yang jelas dan berbasis data.

Isu kerawanan sosial dan pangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi fokus pembangunan daerah. Indah menilai dukungan riset dan pengabdian dari perguruan tinggi diperlukan untuk memperkuat kebijakan publik agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Menutup sambutannya, Indah mengajak akademisi yang tergabung dalam FPTS Lumajang menjadikan isu-isu strategis daerah sebagai objek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data yang aplikatif dan kontekstual.

“Dengan sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi, kami optimistis Lumajang dapat membangun kebijakan yang lebih kuat, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.( hari )