Lumajang, Suara Semeru - Upaya penanganan darurat erupsi Gunung Semeru terus diperkuat dengan keputusan berbasis data yang menekankan keselamatan manusia. Hal ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat yang digelar Minggu, 23 November 2025 di Pendopo Kecamatan Candipuro, dipimpin Deputi I BNPB Bidang Sistem dan Strategi, Raditya Jati.
Sekretaris
Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang
telah menerbitkan SK Tanggap Darurat dan SK Komando Tanggap Darurat, yang
menjadi dasar penguatan struktur kendali operasi. Setiap kebijakan diarahkan
melalui Satgas agar keputusan cepat, tepat, dan berbasis data akurat.
PVMBG
memaparkan perkembangan aktivitas Semeru, termasuk potensi awan panas hingga 4
kilometer dari puncak dan bahaya lahar sejauh 20 kilometer dari hulu sungai.
Informasi ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam menetapkan zona aman, rute
evakuasi, dan lokasi hunian sementara bagi warga terdampak.
Deputi I
BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa data satu pintu dan sinkronisasi informasi
menjadi kunci agar layanan darurat berjalan efektif. Ia menekankan pentingnya
kenyamanan pengungsi, penataan logistik yang teratur, serta pemanfaatan media
centre untuk memastikan informasi valid sampai ke masyarakat.
“Keputusan
berbasis data memungkinkan kita memprioritaskan keselamatan manusia di atas
segalanya. Setiap langkah, mulai dari penataan pengungsi, distribusi bantuan,
hingga validasi Data Terpadu Hunian (DTH), dirancang untuk melindungi warga,”
ujar Raditya Jati.
Rapat
diakhiri dengan arahan percepatan validasi DTH dan penegasan bahwa seluruh
operasi darurat harus terukur, terkoordinasi, dan fokus pada keselamatan warga,
sehingga setiap intervensi dapat memberikan dampak nyata bagi pemulihan
masyarakat terdampak.
Dengan
pendekatan ini, Lumajang menunjukkan bahwa penanganan bencana modern tidak
hanya cepat, tetapi juga cermat, berbasis bukti, dan manusiawi, memberikan
harapan dan rasa aman bagi seluruh penyintas erupsi Semeru. (yon)
0 Komentar