Lumajang, Suara Semeru - Meskipun
sudah masuk dua dekade, transformasi digital dan perbaikan tata kelola
pemerintahan di Kabupaten Lumajang, masih menghadapi berbagai tantangan dan
tertinggal jauh dengan kabupaten/kota lainnya.
Hal tersebut
disampaikan oleh Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, S.IP., meskipun digitalisasi menawarkan potensi
peningkatan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik, kesenjangan digital,
keamanan siber, resistensi terhadap perubahan, serta masalah pendanaan masih
menjadi kendala utama yang perlu diatasi.
“Jika mengacu
pada daerah lain, Kabupaten Lumajang tranformasi digital dan perbaikan tata
kelola pemerintahannya masih belum bisa bersaing, atau sedikit tertinggal
dengan daerah lain,” ungkapnya, ketika menjadi narasumber diprogram Dewan
Mendengar Radio Semeru FM, Senin 28 Juli 2025. Tema yang diusung dalam dialog
tersebut adalah ‘Tranformasi Digital dan
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan’.
Melihat kondisi
itu, seharusnya Kabupaten Lumajang memerlukan strategi komprehensif yang
mencakup peningkatan infrastruktur, penguatan regulasi, pelatihan sumber daya
manusia, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan literasi digital yang luas, hal
ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah
untuk periode ini kita sudah melakukan pembahasan secara serius dan kemungkinan
besar alokasi anggaran untuk pengelolaan tranformasi digital pada perbaikan
tata kelola pemerintahan secepatnya akan teranggarkan,” jelasnya.
Selain itu,
banyaknya aplikasi digital dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
turut menjadi perhatian serius Dewan, karena bisa menjadi kendala dan belum
terserapnya layanan ini secara optimal. Sehingga pihaknya mengusulkan pelayanan
digitalisasi pemerintahan terintegrasi dalam satu aplikasi untuk semua bentuk
pelayanan kepada masyarakat.
“Usulan ini merupakan langkah yang baik, namun perlu
dipertimbangkan tantangan dan solusi yang komprehensif. Kita ambil contoh
aplikasi Grab misalnya, dalam satu aplikasi tersebut bisa memberikan berbagai
jenis pelayanan kepada pelanggannya. Nah ini yang kita harapkan dari aplikasi
digital kita ke depan,” harapnya.
Integrasi kata
ini kata Reza berpotensi meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi
masyarakat. Namun, perlu dipastikan kesiapan infrastruktur, keamanan data,
serta literasi digital masyarakat agar aplikasi tersebut dapat diakses dan
dimanfaatkan secara optimal. Meski diketahui bahwa perubahan dalam birokrasi
pemerintahan seringkali menghadapi resistensi, hingga menghambat proses
transformasi.
Baik di kalangan
masyarakat maupun aparatur pemerintah, literasi digital yang rendah menghambat
adopsi teknologi, sehingga perlu dilakukan edukasi tentang pentingnya teknologi
dalam pelayanan publik, kemudian soal integrasi data antar instansi dan sistem
yang belum optimal, selama ini kerap menghambat efisiensi dan transparansi
sehingga wajib dilakukan pembenahan.
Penerapkan
strategi yang tepat dan komprehensif, dapat menjadi kunci untuk memperbaiki
tata kelola pemerintahan secara digital, meningkatkan pelayanan publik, dan
mendorong pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Lumajang.
“Dengan
mempertimbangkan tantangan dan solusi yang komprehensif, digitalisasi pelayanan
publik melalui satu aplikasi terpadu dapat menjadi solusi efektif untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat,” pungkasnya. (Yoni
Kristiono)
Editor : Roni
0 Komentar