AGUS SETIAWAN: SEMBILAN LANGKAH PERBAIKAN BIROKRASI MENUJU TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA


      Reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan ketika pemerintah ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Agus Setiawan, pakar ekonomi sekaligus pengusaha muda, saat menjadi narasumber tunggal dalam talkshow di Radio Semeru FM dalam program Ngopi Pagi yang dipandu Hariyanto,S.Pd, Sabtu (18/7). Program ini selain disiarkan langsung di radio juga disiarkan di akun facebook Radio Semeru FM Lumajang oleh kameramen Roni Bachelor, ST. Tema yang diusung adalah Menuju Birokrasi Pelayanan Prima.
      Reformasi birokrasi sangat diperlukan karena menurut Agus Setiawan kondisi birokrasi pada era dulu kurang begitu bagus, di mana yang seharusnya melayani masyarakat justru minta dilayani oleh masyarakat. Banyak diskriminasi pelayanan hanya karena status sosial, penampilan atau jabatan, dan ini sebagian masih terjadi hingga sekarang. “Memang reformasi birokrasi harus dipercepat karena kondisi dan keadaan zaman sekarang menuntut hal tersebut,” ujarnya.
      Berbicara reformasi birokrasi, maka banyak hal yang menurut Setiawan harus diperbaiki. Setiawan mencatat ada sembilan komponen yang menurutnya harus diperbaiki. Apa saja yang menjadi catatan Setiawan dalam perbaikan birokrasi tersebut? Berikut penuturan Setiawan selengkapnya.

DARI PERBAIKAN STRUKTUR ORGANISASI HINGGA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ASN
      Yang pertama, struktur organisasi pemerintahnya harus berbasis pelayanan. Ini artinya kalau organisasi pemerintah masih terstruktur yang lama, maka tidak akan bisa memberikan pelayanan prima karena struktur organisasi pemerintahan yang lama faktanya tidak mengutamakan pelayanan.
      Kedua adalah penataan jumlah dan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini PNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara) masih terpusat di tempat atau lokasi tertentu. “Kalau PNS tidak tersebar ke pusat-pusat pelayanan publik, maka pelayanan tidak bisa diperbaiki,” ujarnya. Kemudian PNS yang terkait dengan pelayanan masyarakat juga harus memiliki SDM dan keterampilan yang selalu di-upgrade.
      Hal berikutnya yang perlu diperbaiki yakni pengembangan sistem seleksi dan promosi. Sistem seleksi dan promosi menurunya haruslah secara terbuka atau merit sistem atau secara transparan. Ini semua supaya didapatkan aparat birokrasi yang mumpuni, mengerti jiwa pelayanan, mampu menghadirkan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.
      “Sekarang ada lelang jabatan yang kata yang terbuka, tapi ada dugaan ternyata di belakangnya sudah ditata sedemikian rupa. Sudah diplotting sehingga sudah tahu siapa yang akan jadi, ini yang kurang baik,” ujar Setiawan.
      Judulnya lelang jabatan terbuka, tapi faktanya ujar Setiawan, ternyata di belakang ditata sehingga yang terpilih sudah mereka ketahui. Hal ini berakibat menimbulkan demotivasi dan demoralisasi bagi pegawai yang lain. “Percuma mereka belajar, bekerja keras ketika peluang untuk menaiki jenjang karir tertutup karena ada like and dislike di pimpinannya,” kata Setiawan.


      Yang keempat yang perlu diperhatikan dalam perbaikan birokrasi yakni peningkatan profesionalitas PNS. Menurut Setiawan, yang dimaksud profesional yaitu yang sesuia dengan standar yang ditetapkan oleh perundang-undangan, bagaimana seorang PNS itu harus bekerja dan harus mengabdi kepada masyarakat.       “Jangan lagi ada PNS petentang-petenteng, itu sudah bukan zamannya,” tegasnya. Saat ini dunia swasta semakin berkembang, karena itu PNS juga dituntut mengikuti ritme perkembangan dunia swasta di mana profesionalitas menjadi hal yang utama.
      Kelima, pengembangan sistem pemerintahan elektronik. Sistem pemerintahan elektronik ini harus terintegrasi dari berbagai macam unsur pemerintahan. “Jangan hanya judulnya saja E, misalkan e-pajak, e-government, e-budgeting tapi tidak link ke semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), ya percuma,” terangnya.      Database yang tidak menjadi satu dalam satu database, tidak dalam satu server, maka semua itu menurut Setiawan adalah percuma. Ketika datanya terpisah dan masih butuh rekonsiliasi, maka itu semua tidak efektif dan membutuhkan banyak waktu, apalagi dalam proses rekonsiliasi bisa terjadi kesalahan. “Sistem kontrol administrasi pemerintahan yang baik, harus terintegrasi,” ujarnya.
      Keenam, harus ada peningkatan pelayanan publik. Saat ini, ungkap Setiawan, banyak keluhan pelayanan karena belum mencapai standar yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat selalu membandingkan pelayanan instansi pemerintah dengan pelayanan swasta, seperti pelayanan perbankan dan pelayanan di minimarket tertentu yang oleh masyarakat dinilai baik.
      Di instansi swasta seperti ini, masyarakat dilayani dengan cepat dan ramah. H ini jauh berbeda   dengan layanan di instansi pemerintah. “Di instansi pemerintah bahkan diomeli. Padahal mereka adalah pelayan masyarakat, tapi malah ngomelin masyarakat. Itu kenyataan, kita bisa lihat keluhan masyarakat sehari-hari,” ungkap Setiawan.
      Yang ketujuh, hal berikutnya yang perlu diperhatikan yakni peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan. Ini menurut Setiawan perlu dilatih dan terus ditingkatkan, di-upgrade melalui diklat-diklat, bimbingan teknis dan lain-lain supaya aparatur pemerintah mengerti tentang akuntabilitas.
       Akuntabilitas itu bukan sekedar penyajian laporan saja, tapi kebenarannya pun harus bisa dibuktikan. “Kalau cuma membuat LPJ, disajikan hanya dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah tapi kebenarannya tidak bisa dibuktikan, ya bukan akuntabilitas namanya,” jelasnya.
      Hal berikutnya urutan kedelapan yang perlu diperhatikan dalam perbaikan birokrasi yakni peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Ini juga menjadi hal yang utama karena ketika dunia swasta berkembang dan penghasilan para pegawai di dunia swasta membaik, maka pegawai pemerintahan juga harus diberikan penghasilan yang baik.


      Kalau tidak ada peningkatan kesejahteraan pegawai, maka akan terjadi ketimpangan. Ketika terjadi ketimpangan, akhirnya para birokrat atau ASN ini mencari ceperan atau tambahan penghasilan. Pegawai pemerintah menurut Setiawan juga harus diberikan penghasilan yang memadai, yang mencukupi kehidupan sehari-hari, juga mencukupi kebutuhan lainnya. Tidak hanya untuk makan dan tempat tinggal saja, mereka juga butuh refreshing dan lain lain. “Masalah peningkatan penghasilan itu tetap harus didorong sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tukasnya.
      Hal terkahir yakni yang kesembilan, adalah efisiensi belanja aparatur. Ini yang perlu diperbaiki karena sekarang APBD di beberapa kota kebanyakan dibelanjakan untuk belanja rutin yang terkait dengan pegawai, baik itu belanja langsung maupun belanja gaji dan lain-lain.
Ini perlu diefisiensi seperti belanja peralatan, pengadaan barang dan jasa pun harus diseleksi ketat, mana yang tidak urgent dan mana yang harus diprioritaskan. Jika tidak perlu diprioritaskan sebaiknya jangan dibelanjakan. “Jangan belanja hanya berdasarkan rutinitas agar dapat anggaran serupa, sementara barang yang dimkasud masih banyak,” ujarnya.
      Itulah hal-hal yang menurut Setiawan harus diperhatikan untuk diperbaikai agar pelayanan prima bisa diterapkan dengan baik.(TEGUH EKAJA).


Posting Komentar

0 Komentar